Round-Up

Data Corona Kini Harus Terbuka

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 14 Apr 2020 08:38 WIB
Wabah Corona yang melanda Indonesia turut berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah tempat wisata di Yogyakarta pun ditutup dan sepi dari kunjungan wisatawan.
Foto ilustrasi (Getty Images/Ulet Ifansasti)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini ingin agar data terkait virus Corona bisa diakses publik. Transparansi data Corona disampaikannya dalam rapat terbatas. Sebelumnya, banyak pihak menyampaikan keinginannya agar data terkati Corna bisa lebih transparan.

Mereka yang menuntut transparansi data terkait COVID-19 adalah kepala daerah, pemuka agama, organisasi profesi, hingga kelompok pemerhati hak asasi manusia.

Salah satu contohnya, Amnesty International Indonesia. Organisasi pemerihati HAM ini menyoroti aspek transparansi soal sebaran data Corona. Sorotan ini disampaikan sejak pertengahan bulan Maret.

"Pemerintah harus lebih transparan terhadap informasi terkait penanganan virus corona. Informasi mengenai wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar penting untuk diketahui publik agar semua pihak dapat mengambil mitigasi. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam memenuhi hak atas informasi tersebut, pemerintah tetap harus konsisten untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangan pers, Jumat (13/3).

Dari Jawa Timur, fungsionaris organisasi kemasyarakatan keagamaan bersuara. Adalah Sekretaris MUI Jatim, Ainul Yaqin, meminta pemerintah untuk lebih terbuka soal informasi pasien yang positif Corona.

Berbeda dengan Amnesty International Indonesia yang menekankan penjagaan kerahasiaan identitas pasien, Ainul Yaqin menilai penyakit Corona bukanlah aib sehingga tak perlu ditutup-tutupi.

"Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan informasi. Jangan ditutupi, kalau orang sakit terkendali posisinya misal di sini, akhirnya masyarakat tahu, dan bisa mengurangi penyebaran," kata Ainul Yaqin kepada detikcom, Rabu (8/4).

Gerakan Sidrap Bermasker, Ternyata Masih Ada Yang Tak Patuh: