PSBB Berlaku 15 April, Pemkot Bogor Siapkan 7 Pintu Bantuan Sosial

Inkana Putri - detikNews
Senin, 13 Apr 2020 11:06 WIB
Pemkot Bogor
Foto: dok pemkot bogor
Jakarta -

Pemerintah Kota Bogor akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu, 15 April 2020 mulai jam 00.00 WIB. Pemkot akan dibantu TNI dan Polri untuk pengamanan.

"Dari sisi kesiapan, Pemkot Bogor pada prinsipnya siap apabila dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2020. Beberapa hari ke depan tentu kami akan lakukan konsolidasi dengan sejumlah stakeholder, seperti PHRI, KADIN, IWAPI, HIPMI dan lain sebagainya untuk memastikan semua hal terkait penerapan PSBB ini dapat dilaksanakan di Kota Bogor," ujar Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2020).

Dedie menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi melalui video conference bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan sejumlah kepala daerah lainnya Minggu (12/4/2020).

Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan lintas sektoral bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menerima masukan agar persiapan penerapan semakin mantap.

"Ada Perwali dan dua Surat Keputusan (SK) yang masih harus kami kerjaan, yang pertama SK penetapan penerima bantuan sosial atau jaringan pengaman sosial dan SK terkait PSBB itu sendiri," jelasnya.

Dalam Perwali yang sedang disiapkan nantinya akan ada sejumlah titik pintu masuk / keluar Kota Bogor yang akan dilakukan checkpoint, termasuk juga beberapa poin penting atau titik kumpulan masa yang selama ini memang menjadi perhatian di Kota Bogor seperti Stasiun Bogor dan Terminal Baranangsiang.

"Nanti akan kita lakukan juga langkah-langkah persamaan dengan daerah lain. Nanti akan dibantu oleh Polresta Bogor kemudian juga oleh TNI untuk pengamanannya di samping itu juga kami akan lakukan rapat besok bersama PT KCI terkait rencana pembatasan jumlah trip commuter line dari 400 trip per hari mungkin akan dikurangi sebanyak 50 persen dan dari jumlah itu akan dikurangi jumlah kapasitas penumpangnya sebanyak 50 persen," katanya.

Dedie berharap langkah ini dapat menekan laju mobilitas masyarakat Bogor yang ingin ke Jakarta."Mudah-mudahan dengan demikian langkah untuk memaksimalkan upaya kita menekan laju mobilitas warga dari Bogor ke Jakarta demikian juga sebaliknya akan tercapai," ungkapnya.

Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Pemkot Bogor tercatat ada sekitar 71.111 kepala keluarga dan 69.248 jumlah rumah tangga.

"Yang tercover oleh APBN dan kartu sembako ada sekitar 63.000 sekian. Dan sisa yang belum tercover ada 8.046 yang kami harapkan dapat dibantu dari alokasi anggaran provinsi," katanya.

Sementara itu, Dedie mengatakan untuk yang non DTKS dari hasil verifikasi yang masih dilakukan sampai dengan saat ini ada 43.531.

"Sementara kuota provinsi dari hasil pembahasan hanya sekitar 31.285. Sehingga sisanya kami akan upayakan dari anggaran Kota Bogor yang jumlahnya sekitar 12.246 orang. Kemudian untuk data pra kerja artinya mereka yang terdampak pekerjaannya atau usahanya serta PHK jumlahnya ada sekitar 46 ribu, yang masih kami akan koordinasikan dengan Menakertrans untuk bagaimana teknis pengalokasian data untuk kartu pra kerja," jelasnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan PSBB di Jawa Barat akan dilakukan di 5 wilayah, yakni Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok. PSBB tersebut akan diberlakukan selama 14 hari dan setelahnya akan dievaluasi, apakah intensitasnya dikurangi atau waktunya ditambah.

"Tergantung hasil evaluasi nanti setelah empat belas hari apakah intensitasnya akan ditambah atau dikurangi," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Ia menjelaskan bagi warga di 5 wilayah yang terdampak oleh wabah COVID-19 secara ekonomi, akan dibantu pemerintah melalui 7 pintu, baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kota yang bersangkutan.

"Jadi jangan khawatir warga yang terdampak secara ekonomi, akan kita bantu, baik mereka yang sebelumnya sudah mendapat bantuan PKH, maupun non PKH. Saya akan memastikan tidak akan ada warga yang kesusahan akibat COVID-19 ini, khususnya akibat pemberlakuan PSB," pungkasnya.

Dalam melakukan pendataan masyarakat yang akan mendapat bantuan, Ridwan Kamil minta kepada seluruh RW di 5 wilayah itu untuk menjadi RW siaga. Yakni siaga mendata, siaga segera melaporkan dan mendata tamu pendatang, dan siaga menyalurkan bantuan.

(ega/ega)