.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan seputar penanganan virus Corona (COVID-19) yang kini kasus positif Corona menembus angka 3.293. Jokowi memberikan sejumlah instruksi.
Data per Kamis (9/4/2020), kasus Corona melonjak dan tercatat ada 3.293 kasus positif, 252 sembuh, dan 280 meninggal.
Jokowi menyampaikan langkah-langkah penanganan untuk memutus mata rantai virus Corona dalam konferensi pers yang ditayangkan Setpres, Kamis (9/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kali ini, Jokowi menyoroti nasib para pekeja yang terdampak wabah Corona hingga mengimbau warga tidak mudik Lebaran.
Berikut poin-poin penjelasan terbaru Jokowi:
Jokowi: Ada Kelompok Pemudik yang Tidak Bisa Begitu Saja Kita Larang:
Pengusaha Pertahankan Pekerja
Jokowi meminta para pengusaha berusaha keras mempertahankan para pekerja di tengah pandemi virus Corona. Jokowi menyebut wabah ini harus dihadapi bersama-sama.
"Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama," kata Jokowi.
"Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya," ucap Jokowi.
Jokowi meminta kesediaan semua warga bergotong royong dalam menghadapi bencana virus Corona ini. Jokowi berharap pembangunan yang telah dicapai selama ini bisa terus berlanjut.
"Dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong royong secara nasional kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan mempertahankannya untuk lompatan kemajuan," tegas Jokowi.
Larang ASN,TNI/Polri-Pegawai BUMN Mudik
Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengambil keputusan terkait pencegahan penyebarluasan pandemi virus Corona (COVID-19).
Salah satu langkah yang diambil adalah aparatur sipil negara (ASN/PNS), TNI-Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik.
"Tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik," kata Jokowi.
Imbau Warga Tidak Mudik
Jokowi menganjurkan warga, khususnya di Jabodetabek tidak mudik untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
Bantuan sosial disalurkan pemerintah agar warga tidak mudik.
"Pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Dan tadi sudah saya sampaikan, saluran bantuan sosial khususnya Jabodetabek kita berikan ini agar warga mengurungkan niat untuk mudik," kata Jokowi.
2 Kelompok Ini Tidak Dilarang Mudik
Jokowi menyebut ada dua kelompok yang tidak bisa dilarang mudik saat pandemi COVID-19.
"Ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang-larang karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi," kata Jokowi.
Kelompok pertama adalah warga yang terpaksa pulang mudik karena masalah ekonomi setelah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Kemudian, kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi.
"Kelompok pertama, warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah puluhan tahun kita miliki di negara kita Indonesia," tuturnya.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan aturan itu bisa saja berubah. Jokowi mengatakan perihal mudik akan diputuskan lebih jauh setelah dilakukannya evaluasi di lapangan.
"Pembatasan dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Tetapi sekali lagi bahwa larangan untuk ASN, TNI dan Polri serta pegawai serta anak perusahaannya per hari ini bisa saya sampaikan," kata Jokowi.
Evaluasi Fakta Tidak Mudik di Lapangan
Jokowi menganjurkan masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik Idul Fitti tahun 1441H atau 2020 Masehi untuk menghindari penyebaran COVID-19.
Jokowi akan mengevaluasi detail pelaksanaan berdasarkan fakta di lapangan.
"Untuk masyarakat, kita akan melihat lebih detail di lapangan akan mengevaluasi dari hal-hal yang ada di lapangan. Untuk itu sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik," kata Jokowi.
Untuk itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program bantuan sosial agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik. Bantuan difokuskan untuk wilayah Jabodetabek.
"Dan tadi sudah saya sampaikan penyaluran bansos di Jabodetabk kita berikan untuk agar warga urungkan niatnya untuk mudik," ujar Jokowi.
Batasi Kapasitas Transportasi Umum-Pribadi
Bantuan sosial disalurkan pemerintah agar warga tidak mudik.
"Pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Dan tadi sudah saya sampaikan, saluran bantuan sosial, khususnya Jabodetabek, kita berikan ini agar warga mengurungkan niat untuk mudik," kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/4/2020).
Selain itu, Jokowi akan membatasi kapasitas transportasi umum. Begitu juga yang kendaraan pribadi.
"Transportasi umum akan kita batasi kapasitasnya, yang memakai kendaraan pribadi juga akan dibatasi dengan membatasi kapasitas angkut mobil dan motor," ujarnya.
Tidak Ingin Grusah Grusuh Putuskan PSBB
Jokowi menegaskan semua kebijakan terkait penanganan virus Corona harus dipertimbangkan secara matang. Jokowi tak ingin kebijakan tersebut tak tepat sasaran.
"Saya kira kita semuanya dalam kondisi seperti ini jangan sampai mengambil keputusan itu salah, semuanya harus hati-hati dan tidak grasah-grusuh dan perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah," kata Jokowi.
Jokowi menjawab pertanyaan mengapa aturan PSBB terlalu berbelit-belit dan birokratis, padahal dalam kondisi pandemi Corona seharusnya bisa diambil keputusan yang cepat.
Jokowi mengatakan pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah itu merupakan keputusan Menteri Kesehatan. Ada sejumlah pertimbangan yang dikaji pemerintah terkait status PSBB.
"PSBB ini dipetakan ini oleh Menteri Kesehatan dan kita tahu bahwa keputusan memberikan PSBB atau tidak baik itu yang berkaitan dengan peliburan sekolah, penutupan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan-kegiatan di umum ini harus melihat beberapa hal yaitu jumlah kasus yang ada jumlah kematian di setiap baik kabupaten/kota maupun provinsi dan tentu saja didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi sosial budaya dan keamanan," ujar dia.
Jokowi mengatakan semua pertimbangan itu penting untuk dikaji oleh pemerintah. Jadi, kata Jokowi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Ini penting sekali lagi, kita tidak ingin memutuskan itu grasah-grusuh cepat tapi tidak tepat saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan dengan kejernihan dan kalkulasi yang detil dan mendalam," ujar dia.
Program Keselamatan Polri untuk Sopir
Keikutsertaan Polri berupa program Keselamatan yang mirip dengan program Kartu Prakerja.
"Polri juga akan juga akan melaksanakan program Keselamatan. Ini seperti program Kartu Prakerja, namanya program Keselamatan oleh Polri," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan program Keselamatan mengombinasikan bantuan sosial dengan pelatihan. Targetnya adalah sopir taksi, sopir bus, sopir truk, dan kernet.
"Yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197.000 pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kenek," ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan Polri akan memberikan insentif per bulan kepada peserta program Keselamatan. Total anggaran yang digunakan Polri untuk program ini adalah Rp 360 miliar.
Akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," ucap Jokowi.
Jokowi mengungkapkan pemerintah akan terus berupaya menyisir anggaran-anggarannya untuk memperbanyak bantuan sosial dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat lapisan bawah.
