Komisi I DPR Minta Pemerintah Biayai Pemulangan TKI, ABK dan Jemaah Tablig

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 08 Apr 2020 02:56 WIB
Politikus Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.
Teuku Riefky Harsya (Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah bertanggung jawab atas sejumlah WNI yang masih tertahan di Malaysia dampak virus Corona. WNI yang terbagi dalam TKI, ABK, dan Jemaah Tablig disebut mulai kehabisan uang.

Permintaan ini disampaikan setelah Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan terkait penanganan 3 klaster besar WNI terdampak COVID-19 di luar negeri, saat Raker Virtual Komisi I, Selasa (7/4). Teuku meminta pemerintah menyediakan dana kontingensi.

"Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tablig yang tidak mampu," kata Teuku dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (8/4/2020).

Teuku beralasan para WNI yang berada di luar negeri harus segera dipulangkan lantaran keuangannya yang mulai menipis. Pemerintah, sebut politikus Partai Demokrat itu, harus bisa mengantisipasi sesegera mungkin.

"Saat ini dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera." ucap Teuku.


Meski demikian, Teuku memberikan apreasiasinya atas upaya yang telah dilakukan Kemenlu atas pendampingan para WNI. Selain itu, Kemenlu juga telah memberi bantuan shelter darurat, sembako dan obat-obatan yang diberikan melalui KBRI di berbagai negara untuk penanganan COVID-19.

Kemenlu mencatat hingga 6 April dari sekitar 1,2 juta WNI di Malaysia hanya 44.650 orang yang telah kembali, dari 16.863 ABK yang bekerja di 116 kapal hanya 4.496 orang yang kembali sementara dari 907 Jamaah Tablig yang tersebar di 8 Negara (mayoritas di India) hanya 10 orang yang telah kembali ke Indonesia.

(maa/maa)