Imbas Corona, Perludem Usul Pilkada Serentak Digelar Setelah Juni 2021

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 05 Apr 2020 18:38 WIB
Titi Anggraini
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan penyelenggaraan Pilkada Serentak ditunda hingga Juni 2021. Menurutnya, ini merupakan cara efektif dalam menyikapi penundaan tahapan pilkada karena pandemi virus Corona.

Titi mengakui usulan ini didapat dari hasil penghitungan anggaran dan teknis pemilu yang telah dilakukan Perludem. Ia menyimpulkan bahwa pilkada paling mungkin dilaksanakan pada pertengahan 2021 mendatang.

"Penyelenggaraan pilkada ini setelah pertengahan 2021. Jadi dari kalkulasi logis anggaran, teknis, dan sebagainya kami menghitung bahwa pilkada itu paling mungkin setelah Juni 2021," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggaini dalam diskusi daring bertajuk 'Perspektif Penyelenggaraan Pemilu di Daerah', Minggu (5/4/2020).

Bagi kepala daerah yang masa tugasnya berakhir pada Februari 2021, Titi menyarankan agar proses pemilu dapat digabungkan dengan penyelenggaraan pemilu yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Juli 2022 mendatang. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekacauan elektoral dalam pemilu.

"Maka untuk mengatasi agar tidak terjadi kekacauan elektoral dengan desain awal bahwa Pilkada ini 2024, kami usulkan agar pilkada pasca penundaan itu juga dilaksanakan di 270 daerah ini digabungkan pula dengan daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerah nya berakhir pada Juli 2022," ujarnya.

Menyikapi hal ini, baik KPU dan Bawaslu tidak perlu mengkhawatirkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kekosongan ini bisa digantikan oleh pejabat daerah tingkat pratama dan madya. Namun, Titi menegaskan bahwa proses pergantian ini harus diawasi dengan baik.

"Kalau soal pengisian jabatan, kalau pilkadanya setelah Februari, padahal mayoritas akhir masa jabatannya 2021 adalah di bulan Februari itu tidak perlu di dalam Perppu, karena pasal 201 ayat 9 dan 10 (UU Nomor 10 Tahun 2016) itu sudah mengatur soal pengisian penjabat dalam situasi kekosongan posisi bupati, gubernur, dan walikota di mana pejabat pratama dan madya yang kemudian akan mengisi," jelasnya.

"Hanya saja memang harus dipastikan, dikawal jangan sampai pengisian jabatan ini menimbulkan spekulasi kontroversi baru seperti tahun 2018 di mana perwira polisi yang sedang diperbantukan oleh institusi tertentu lalu diplot mengisi jabatan tersebut," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2