Menteri Edhy Usul BUMN Beli Produk Hasil Perikanan dari Nelayan

Abu Ubaidillah - detikNews
Jumat, 03 Apr 2020 22:56 WIB
Menteri KKP Edhy Prabowo
Foto: dok KKP
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengusulkan agar pemerintah maupun BUMN dapat membeli produk perikanan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sektor perikanan karena hingga kini nelayan maupun pembudidaya terus berproduksi namun ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap akibat wabah Covid-19.

"Jadi kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat. Apakah pemerintah yang membeli atau BUMN," terang Edhy dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020).

Usulan tersebut disampaikan Edhy dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui video conference.

Menurut Edhy, KKP telah menyiapkan cold storage (gudang pendingin) yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan apabila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan atau pembudidaya. Ia pun mengharapkan optimalisasi penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) ikan sebagai penyangga harga hasil perikanan tingkat nelayan dan pembudidaya.

"Kami miliki lebih dari 100 ribu (ton kapasitas) cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyarakat, dapat ditempatkan di cold storage," terangnya.

Selain itu, Edhy mengusulkan hal lain yakni meminta pemerintah melalui Kemensos untuk memasukkan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam, sebagai pelaku UMKM yang tergolong masyarakat miskin, untuk masuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Saat ini, KKP juga tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah agar memasukkan produk perikanan dalam paket bantuan ke masyarakat. Bila skema tersebut berjalan, Edhy yakin penyerapan produk perikanan dapat berjalan maksimal.

"Kemensos punya program bantuan seperti PKH dan BPNT. Seandainya produk perikanan dapat dimasukkan dalam paket bantuan, pasti terjadi penyerapan. Begitu juga dengan Pemda," paparnya.

Bagi pelaku industri pengolahan ikan, Edhy mengusulkan ke Menko Perekonomian adanya insentif fiskal terkait PPh Pasal 25 sebesar 30 persen hingga 6 bulan dan insentif ekspor serta insentif pinjaman berbunga lunak atau tanpa bunga bagi unit pengolahan ikan.

Edhy juga meminta kepada maskapai untuk menunda kenaikan harga karto produk perikanan ke luar negeri hingga kondisi kembali normal. Karena apabila dipaksakan harga tinggi, Ia khawatir pelaku usaha akan mengalami kebangkrutan.

Ia berharap agar pemerintah mendorong penambahan maskapai yang melayani kargo perikanan karena saat ini hanya ada satu yang beroperasi.

Sementara itu, menanggapi usulan Edhy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta KKP melakukan exercise terkait cold storage. Kemudian menyoal kenaikan biaya kargo ekspor produk perikanan ke luar negeri, akan dibahas lebih lanjut dengan maskapai.

"Seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Presiden bahwa yang terkait distribusi produksi tidak boleh terganggu. Utamanya dengan terkait ekspor," terang Airlangga.

(ega/ega)