KPK meminta pengadaan barang dan jasa terkait penanganan wabah virus Corona (COVID-19) tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta berpegang pada konsep harga terbaik. Hal itu bertujuan mencegah adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus Corona.
"Mengingat saat ini salah satu kegiatan penting adalah pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19, seperti pengadaan APD, maka KPK dalam upaya pencegahan korupsi, monitoring dan koordinasi membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat nasional dan daerah terkait dengan pencegahan korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).
Firli mengatakan KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Firli mengatakan surat edaran untuk memandu Gugus Tugas COVID-19 di tingkat pusat dan daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Dalam Surat Edaran disampaikan rambu-rambu pencegahan yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses pengadaan barang dan jasa tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan," ucapnya.
