Jasa Marga Tunggu Pusat soal Rekomendasi Pembatasan Transportasi Jabodetabek

Mei Amelia R - detikNews
Rabu, 01 Apr 2020 22:08 WIB
Pasca demo mahasiswa di Gedung MPR/DPR kemarin, Jasa Marga Regional JabotabekJabar selaku pengelola Jalan Tol Dalam Kota memastikan aktivitas operasional jalan tol tersebut saat ini berjalan normal kembali.
Foto: Ilustrasi tol (Rengga Sancaya)
Jakarta -

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merekomendasikan adanya pembatasan transportasi di jalur arteri hingga tol untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Jasa Marga sendiri selaku pengelola tol saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Terkait penutupan jalan tol Jasa Marga menunggu keputusan Pemerintah, karena berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005, penutupan sementara jalan tol ditetapkan Menteri, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Corporate Communication adan Community Development Group Head PT Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).

Jasa Marga mengacu kepada kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar.

"Berdasarkan PP 21 tahun 2020, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar," imbuhnya.

Meski demikian, Jasa Marga telah menyiapkan protokol apabila kebijakan penutupan jalan diberlakukan. Jasa Marga menyiapkan sejumlah alternatif.

"Jasa Marga sudah menyiapkan protokol-protokol untuk berbagai alternatif yang nanti akan diputuskan oleh Pemerintah. Misalnya apakah pembatasan pergerakan kendaraan nantinya hanya jalan tol di Jakarta saja atau apakah nanti ruang lingkupnya lebih luas hingga Jabotabek," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPTJ mengeluarkan Surat edaran bernomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 yang meminta adanya pembatasan angkutan umum hingga tol.

"Sesuai dengan PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), khususnya pasal 6 ayat 1, di mana di situ disebutkan PSPB diusulkan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Maka pihak Pemda harus menyampaikan usulan dulu ke Kemenkes," ujar Stafsus Menhub, Adita Irawati, dalam keterangannya.

Selanjutnya
Halaman
1 2