.webp)
Pihak Istana Kepresidenan mengatakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan Corona (COVID-19) merupakan pilihan paling rasional dari sejumlah pilihan yang ada. Sejumlah pertimbangan sudah dikaji terkait penerapan kebijakan tersebut.
"Pertama mengapa kebijakan pembatasan sosial berskala besar diberlakukan atau diterbitkan seperti berkali-kali disampaikan oleh bapak presiden bahwa pilihan ini adalah pilihan yang paling rasional dari banyak pilihan kebijakan dalam penanganan percepatan COVID-19 ini di antara banyak pilihan-pilihan yang mungkin diambil atau diusulkan oleh banyak kalangan," kata Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik, dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube BNPB, Rabu (1/4/2020).
Juri mengatakan kebijakan PSBB itu diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik bangsa. Selain itu, kata Juri, pemerintah mempertimbangkan aspek ekonomi warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di samping pertimbangan penyelamatan warga negara dari wabah COVID-19 ini juga adalah pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut karakteristik bangsa ini dengan pulau-pulau yang tersebar di Nusantara ini yang begitu banyak, jumlah penduduk atau pertimbangan demografi yang begitu besar juga pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat," ujar dia.
KSP: PSBB Pilihan Paling Rasional Untuk Penanganan Covid-19:
Juri mengakui selama ini pembatasan sosial sudah diterapkan. Namun kali ini pemerintah ingin penerapan pembatasan sosial itu lebih tegas dan terkoordinasi.
"Memang benar selama ini pemerintah dan gugus tugas telah melakukan pembatasan-pembatasan bahkan meliburkan sekolah, meliburkan kerja, tapi untuk saat ini saat peraturan pemerintah diterbitkan presiden atau pemerintah ingin pelaksanaan dari PSBB lebih tegas, lebih efektif, lebih terkoordinasi, dan lebih disiplin," kata Juri.
