Round-Up

Saat Kritik untuk Darurat Sipil Numpang Lewat di Rapat DPR-Kapolri

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 01 Apr 2020 07:18 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Foto ilustrasi: Kompleks Parlemen, Jakarta. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Untuk mengatasi virus Corona, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyimpan rencana darurat sipil. Rencana itu bakal dikeluarkan sebagai senjata pamungkas bila pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak cukup. Komisi bidang hukum DPR melancarkan kritik selama rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Idham Azis.

Rapat antara Komisi III DPR dengan Kapolri yang membahas penanganan Corona disiarkan secara virtual di Facebook DPR, Selasa (31/3). Kritik muncul dari Fraksi PDIP, parpol tempat Jokowi berasal.

"Kebijakan darurat sipil bahaya loh, menjadikan Polri menjadi ujung tombak, menjadikan Polri nantinya akan head to head dengan kepentingan gubernur, kepentingan bupati, atau penguasa daerah lokal yang pada saat ini menghadapi masalah yang serupa dengan yang kita hadapi," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, siang hari.

Idham menyatakan bahwa Polri tetap mengedepankan tindakan pencegahan. Dia berpendapat masyarakat Indonesia sebetulnya sadar akan imbauan yang disampaikan pemerintah.

"Kita masih lebih mengedepankan tindakan yang sifatnya preventif, seperti yang tadi saya katakan bahwa alhamdulillah masyarakat di Indonesia kita ini masih lebih bisa hanya dengan kita mengimbau, bahwa mereka juga sadar kepentingan ini adalah untuk kepentingan bagi masyarakat. Dalam maklumat (Kapolri), kita sudah cantumkan bahwa kepentingan masyarakat adalah hukum tertinggi," papar Idham.

Dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai Perppu yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menerapkan kebijakan darurat sipil sudah tidak relevan lagi. Perppu yang dia maksud adalah Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, diteken Presiden Sukarno. Ada sejumlah kementerian yang disebutkan dalam Perppu tersebut yang saat ini sudah tak aktif lagi.

"Bahkan banyak sekali, banyak sekali institusi yang diatur dalam UU tersebut yang sekarang sudah nggak ada. Seperti menteri pertama, apa itu menteri pertama? Sekarang sudah nggak ada, dulu Pak Juanda zaman itu. Lalu tiga syarat kumulatif darurat sipil," sebut Habiburokhman.

Saat Kritik untuk Darurat Sipil Numpang Lewat di Rapat DPR-KapolriArteria Dahlan (Ari Saputra/detikcom)

Angka Kematian Akibat COVID-19 di Indonesia Tinggi, WHO Beri Arahan:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3