Darurat Sipil di Era Soekarno-Megawati, Kini Diwacanakan Lagi oleh Jokowi

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 31 Mar 2020 15:02 WIB
Soekarno saat membuka Asian Games 1962
Foto: Bung Karno sedang berpidato (repro dari Dari GBK ke GBK)
Jakarta -

Darurat Sipil dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mengantisipasi bila wabah Corona tidak bisa diatasi dengan UU yang ada. Payung hukum Darurat Sipil adalah Perppu Nomor 23 Tahun 1959. Bagaimana sejarah lahirnya Perppu itu?

Perppu 23/1959 menyatakan yang disebut keadaan dalam kondisi Bahaya dan bisa menjadikan negara Darurat (Darurat Sipil, Darurat Militer, Darurat Perang) adalah ketika muncul:
1. Pemberontakan.
2. Kerusuhan- kerusuhan
3. Bencana alam.
4. Perang
5. Dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

"Perpu Nomor 23 Tahun 1959 menyangkut tentang keadaan Bahaya sesaat setelah Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden," demikian uraian artikel yang dikutip detikcom dari website Kemenkum HAM, Selasa (31/3/2020).

Dekrit dilakukan Presiden karena kondisi politik sangat mencekam kala itu. Berikut ini adalah isi dekrit presiden 5 juli 1959:
1. Dibubarkannya Konstituante
2. Diberlakukannya kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakuakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3