.webp)
Ali mengatakan KPK selalu terbuka dengan masukan dari publik terkait proses seleksi jabatan struktural KPK saat ini. KPK juga akan berusaha memastikan proses pengisian jabatan struktural di KPK sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas.
"KPK mengajak publik untuk turut mengawal prosesnya dan KPK terbuka atas masukan dari masyarakat terkait proses seleksi tersebut. Kami juga memastikan bahwa dalam pelaksaaan tugasnya, KPK selalu berpegang pada ketentuan UU KPK sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UU KPK terkait asas yang menjadi pedoman KPK, di antaranya adalah kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KPK sebelumnya memang memprioritaskan setidaknya 4 dari 6 jabatan yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) sudah terisi pejabat definitif pada April 2020. Keempat jabatan struktural itu ialah Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan dan Kepala Biro Hukum.
Untuk Deputi Penindakan, KPK mengatakan sudah ada 11 peserta terdiri dari 7 anggota Polri dan 4 berasal Kejaksaan Agung yang mengikuti proses seleksi. Ali mengatakan bila mengacu pejabat terdahulu posisi Deputi Penindakan diisi minimal berpangkat jenderal untuk anggota polisi, sedangkan untuk jaksa minimal pangkat 4C.
Belakangan, proses seleksi pejabat struktural KPK itu disorot oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai proses seleksi Deputi Penindakan KPK dan jabatan struktural lainnya yang dilakukan KPK saat ini belum transparan dan cenderung diam-diam.
(ibh/gbr)
