Penjelasan soal Darurat Sipil yang Akan Diambil Jokowi untuk Lawan Corona

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 30 Mar 2020 15:23 WIB
Presiden Jokowi menggelar konferensi pers di Istana Bogor mengenai penanganan virus corona Covid-19.
Presiden Jokowi (Pool/Biro Pers Setpres/Muclis Jr)
Jakarta -

Merespons perkembangan situasi pandemi virus Corona di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini perlu kebijakan darurat sipil. Berikut ini penjelasan mengenai darurat sipil.

"Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19, disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3/2020).

Latar belakang kebijakan penetapan darurat sipil saat ini adalah Jokowi menilai pembatasan kebijakan sosial sudah perlu diterapkan dalam skala besar. Physical distancing atau jaga jarak fisik harus diterapkan secara tegas, disiplin, dan efektif. Semua itu untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Lewat akun Twitter-nya yang bercentang biru, juru bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, menjelaskan, keadaan darurat sipil hanya akan ditetapkan Jokowi bila keadaan menjadi lebih buruk.

"Presiden @jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan Covid-19 yaitu: PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR dengan KEKARANTINAAN KESEHATAN. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil," demikian cuit Fadjroel pukul 13.51 WIB.

Darurat Sipil Adalah Keadaan Bahaya

Darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Perppu ini ditandatangani oleh Presiden Sukarno pada 16 Desember 1959.

Jokowi: Pembatasan Sosial Berskala Besar Akan Lebih Tegas!:

Selanjutnya
Halaman
1 2