Keputusan Pemerintah soal 'Larangan' Mudik Diputuskan di Ratas Kabinet

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 26 Mar 2020 15:32 WIB
Maruf Amin
Foto: Ma'ruf Amin (Dok. Setwapres)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau agar masyarakat tidak mudik saat lebaran nanti. Ma'ruf mengingatkan bahaya dari kegiatan mudik baik dalam proses perjalanan ataupun di kampung halaman.

"Tapi kalau saya pribadi sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Mudik itu yang penting gimana silaturahmi. Tetapi ada bahaya yang mungkin terjadi, baik di jalan maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman dan ada risiko penularan COVID-19," kata Ma'ruf dalam konferensi pers secara online, Kamis (26/3/2020).

Ma'ruf mengatakan kegiatan silaturahmi atau penyampaian ucapan lebaran bisa disampaikan secara tidak langsung atau melalui media sosial. Ma'ruf mengatakan hal itu diperbolehkan dalam agama.

"Sedangkan silaturahmi bisa melalui online, WhatsApp (WA) misalnya, bisa komunikasi untuk menyampaikan Lebaran," ujarnya.

"Karena menurut agama juga gitu. Kalau ada maslahat yang bisa kita dapat, tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus dipakai adalah menolak bahaya, itu harus didahulukan. Apalagi kalo manfaat silaturahmi bisa dilakukan pada waktu yg lain, pada liburan yang lain," lanjut Ma'ruf.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan pemerintah akan membahas terkait perizinan mudik dan akan ditetapkan dalam rapat kabinet mendatang. Pembahasan mudik kata Ma'ruf seharusnya dibahas hari ini, namun tertunda karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berduka atas kepergian ibundanya.

"Oleh karena itu, pertimbangan rasionalnya, logisnya sebaiknya memang tidak mudik, melihat bahayanya yang sangat mungkin terjadi. Maslahatnya manfaatnya masih bisa kita lakukan dengan media dan bisa kita secara fisik bisa kita lakukan pada waktu yang lain. Tapi putusannya akan ditetapkan apakah pemerintah akan melarang imbauan dan itu akan kita tentukan nanti dalam rapat terbatas kabinet yang akan datang," katanya.

"Seharusnya hari ini memang dibicarakan tentang soal kebijakan soal mudik ini, dalam sidang kabinet terbatas. Tapi karena ibundanya bapak presiden wafat, maka ditunda," imbuh Ma'ruf.

(eva/fjp)