.webp)
Selain itu, Doli menilai kebijakan Papua membatasi penerbangan dan pelayaran masuk dan keluar dari daerahnya tak bisa serta-merta ditetapkan di DKI Jakarta, yang merupakan ibu kota. Sebab, ia menilai Ibu Kota merupakan pusat bisnis nasional sehingga, apa pun kebijakannya, akan berdampak secara nasional, baik ekonomi maupun sosial.
"Kalau mau diterapkan sama dengan daerah lain, itu perlu ada pembahasan khusus antara pemerintah daerah DKI dengan pusat karena begitu kita mengambil tindakan yang salah terhadap Jakarta, nah ini berdampaknya nasional. Karena berdampak nasional, itu juga harus menjadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah pusat," ungkap politikus Golkar itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya diberitakan, guna merespons kondisi pandemi virus Corona, Pemerintah Provinsi Papua, yang dipimpin Gubernur Lukas Enembe, menutup akses keluar-masuk Papua. Penutupan ini dilakukan dalam kurun 14 hari, mulai 26 Maret nanti.
"Kesepakatan bersama Forkopimda dengan bupati, wali kota, se-Provinsi Papua, hal pertama, di daerah wilayah adat Mee Pago, La Pago, dan Animha untuk sementara ditutup," kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen dalam video yang dikirimkan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, Selasa (24/3).
Pemerintah daerah Papua akan menutup penerbangan penumpang. Akses laut di semua pintu masuk untuk sementara dihentikan. Yang tetap bisa masuk hanya untuk barang atau sembako.
(yld/zap)
