.webp)
"Rapid test secara masif, tapi tidak massal, karena kalau massal itu kerumunan, kalau masif itu ada metode sehingga tidak terjadi kerumunan, sehingga cepat dan masif," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).
Donny mengatakan rapid test tidak akan diberlakukan untuk masyarakat yang berada dalam kondisi sehat. Rakyat yang dalam pemantauan menurutnya yang menjadi prioritas rapid test.
"Rapid test hanya diberikan ke orang yang pernah berkontak dengan pasien positif atau memiliki gejala positif, tapi yang sehat tidak karena kita harus menyiapkan rapid test abgi banyak orang, sehingga rakyat yang dalam pemantauan itu jadi prioritas, beri peluang lebih dahulu kepada mereka yang lebih membutuhkan, agar lebih efektif," ucapnya.
Selain itu, Donny juga memastikan saat ini proses rapid test sudah berjalan. Pemerintah provinsi seluruh Indonesia sudah diminta untuk membuat peta penyebaran Corona dan metode menerapkan rapid test.
"Sudah berjalan, masing masing pemprov sudah ada peta penyebaran, mana daerah yang sudah akan dirapid test, gimana metode supaya tidak ada kerumunan itu semua sudah disiapkan gitu," ujar Donny.
Sebelumnya Pemerintah sudah menentukan dua kelompok yang menjadi prioritas dalam pemeriksaan metode rapid test virus Corona (COVID-19). Prioritas pertama ialah mereka yang pernah melakukan kontak dekat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi positif virus Corona.
"Di dalam konteks pemeriksaan rapid test ini kita sudah menentukan kebijakan pertama rapid test akan kita laksanakan kepada kontak dekat kasus positif yang sudah terkonfirmasi dan dirawat di rumah sakit atau kasus konfirmasi positif yang harus dilaksanakan isolasi rumah maka bagian dari penelusuran terhadap kontak keluarga yang tinggal serumah dengan pasien itu harus kita periksa semuanya," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang disiarkan di laman YouTube BNPB, Selasa (24/3/2020).
(maa/dwia)
