.webp)
Wakil Ketua MPR, Arsul Sani meminta agar rencana tes Corona bagi Anggota DPR dan keluarga tak usah diributkan. Arsul mengatakan tes COVID-19 itu tidak diwajibkan bagi semua anggota dewan.
"Itu soal teknis saja, pemerintah kan memang mendatangkan lebih dari 100 ribu rapid test kit dan akan test massal juga. Jadi soal massal atau sendiri itu nggak perlu jadi masalah. Karena istilah massal itu nggak pas juga. Yang ada infonya kesekjenan akan sediakan waktu 1-2 minggu bagi anggota DPR yang mau tes. Itu saja, Kenapa kok jadi ribut?" ujar Arsul kepada wartawan, Senin (23/2/2020).
Arsul mengatakan salah seorang petugas keamanan di Gedung DPR dicurigai terinfeksi virus corona. Dia menyebut tes tersebut juga bersifat suka rela.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa lagi sudah ada yang suspect juga. Yang berkenan saja, mana ada yang berani wajibkan semua anggota. Yang nggak mau seperti sikap F-PKS ya kan nggak bisa dipaksa. Saya sendiri juga belum memutuskan apakah mau tes atau tidak," jelasnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi III dari Fraksi PPP DPR itu mengaku belum menerima penjelasan lebih jauh dari kesetjenan DPR. Dia belum sempat bertemu dengan Sekjen DPR, Indra Iskandar karena baru selesai melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya.
"Saya belum dengar langsung rencana itu dari Sekjen DPR, baru baca berita saja, karena sepulang dari dapil ketemu banyak orang maka sejak Selasa lalu saya self-isolation. Nanti saya tanya dulu detil rencananya kepada Sekjen DPR, termasuk apakah itu pakai APBN atau biaya patungan atau sumbangan dari para anggota termasuk pimpinan DPR," sebut Arsul.
Arsul mengatakan setiap Anggota DPR yang bertemu dengan banyak warga berpotensi untuk tertular COVID-19. Arsul menyarankan agar tes tersebut tidak menggunakan anggaran negara.
"Yang jelas pada umumnya anggota DPR baru pada kembali dari reses di dapilnya seperti saya ini, di dapil pasti ketemu dengan banyak orang karena minimal harus bikin 18 kegiatan. Nah potensi terpapar COVID-19 juga ada, sehingga kalau pun ada yang mau tes asal jangan pakai anggaran negara ya itu hak masing-masing," jelasnya.
Sekretariat DPR akan mengadakan pemeriksaan Corona terhadap sekitar 2.000 orang yang terdiri atas anggota DPR dan keluarganya. Kritik mengemuka atas rencana DPR ini. Selain suara-suara miring yang mulai muncul di media sosial, kritik muncul dari dalam DPR.
Fraksi PKS meminta agar tes tersebut dibatalkan. Fraksi PKS DPR RI menilai saat ini rakyatlah yang lebih membutuhkan.
"Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok, di tengah kondisi saat ini, ketika tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan, ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya," tegas Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Senin (23/3).
Kabar Baik! Jokowi Menambah Insentif Selama Masa Wabah Corona
