.webp)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawasi kinerja mitra kerja mereka, seperti Polri dan Imigrasi, yang ikut berperan dalam pengadaan alat rapid test virus Corona (COVID-19). Komisi III ingin pengadaan alat rapid test itu bisa berjalan maksimal dan dapat menekan angka penularan virus Corona.
"Pengadaan alat rapid test ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan secara gotong royong, sehingga Komisi III akan ikut mengawasi pihak yang menjadi rekanan, seperti polisi dan imigrasi, untuk bekerja optimal mengawal proyek ini," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni kepada wartawan, Jumat (20/3/2020).
Sahroni secara khusus juga meminta KPK mengawasi pengadaan alat rapid test. Bendahara Umum Partai NasDem itu mengingatkan perihal potensi penyelewengan anggaran dalam pengadaan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KPK juga perlu diturunkan untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan, karena program ini telah menyerap dana negara yang cukup besar," tuturnya.
Sahroni juga meminta Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah mengoordinasikan distribusi alat rapid test. Ia berharap angka pencegahan penyebaran virus Corona bisa segera ditekan.
"Kemenkes dan pemerintah daerah juga perlu turut berkoordinasi dalam menyebarkan alat ini ke daerah-daerah sehingga publik bisa terlayani secara maksimal. Tidak boleh ada ego sektoral dalam menjalankan kebijakan ini," tegas Sahroni.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar rapid test massal virus Corona segera diterapkan. Kementerian BUMN menyebutkan alat rapid test segera didatangkan dari China mulai kemarin.
"Rapid test sudah bisa masuk. Mulai hari ini masuk. Sudah disetujui," katanya Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam teleconference, Kamis (19/3).
Tonton juga Presiden Jokowi Instruksikan 'Rapid Test' Corona dalam Cakupan Besar :
