.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh pejabat, baik di tingkat kementerian maupun tingkat pemerintah daerah, memangkas anggaran belanja negara. Jokowi memerintahkan perangkat daerah memperbesar pemberian dana bantuan sosial ke masyarakat di tengah wabah Corona Indonesia.
"Saya perintahkan ke semua menteri, juga Pemda, untuk memangkas rencana belanja APBN, maupun APBD yang tidak prioritas, banyak sekali, yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, belanja rapat-rapat, pembelian barang tidak prioritas, saya minta dipangkas. Saya perintahkan, baik di Pemda Gubernur, Wali Kota, untuk lakukan hal yang sama," tegas Jokowi dalam rapat terbatas tentang penanganan COVID-19 yang disiarkan langsung di YouTube, Jumat (20/3/2020).
Jokowi meminta para pejabat memperkuat penanganan bidang kesehatan dan juga memperbesar program bantuan sosial (bansos). Dia meminta semua program yang merujuk pada kepentingan rakyat segera diimplementasikan secepat mungkin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam penyebaran COVID-19. Kedua, memperbesar program bansos-bansos yang akan berikan dampak peningkatan konsumsi peningkatan daya beli masyarakat, program-program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program Kartu Keluarga Harapan, program Kartu Indonesia Sehat (KIS), program Kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, rastra, semua segera diimplementasikan seawal mungkin," tegas Jokowi.
"Kemudian kartu pra-kerja juga harus segera cepat dimulai, ini juga untuk selain memberikan skilling dan upskilling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," imbuh Jokowi.
Terakhir, Jokowi juga meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Mendagri segera merealisasi dana desa. Dia juga meminta program padat karya tunai segera dimaksimalkan untuk membantu penanganan COVID-19.
Tonton juga Presiden Jokowi Instruksikan 'Rapid Test' Corona dalam Cakupan Besar :
