Protes Aturan Berorganisasi, Demo Mahasiswa UBB Ricuh di depan Rektorat

Deni Wahyono - detikNews
Kamis, 19 Mar 2020 20:32 WIB
Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) demo protes Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan (Deni Wahyono/detikcom)
Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) demo protes Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan. (Deni Wahyono/detikcom)
Pangkalpinang -

Demonstrasi mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) di depan Gedung Rektorat berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan mengalami luka.

Mahasiswa demo untuk menolak Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan. Mahasiswa menilai aturan yang baru mengintervensi organisasi kemahasiswaan.

"Kami mahasiswa Universitas Bangka Belitung menolak terkait adanya Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019, dalam hal ini berkaitan dengan teknis," jelas Koordinator Aksi, Andre, kepada wartawan, Kamis (19/3/2020).

Mahasiswa menuntut pencabutan Peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2019, menolak segala bentuk intervensi terhadap demokrasi yang dijalankan mahasiswa, serta melibatkan organisasi kemahasiswaan dalam setiap pengambilan kebijakan. Massa menilai peraturan tersebut mengintervensi mahasiswa.

"Kami minta untuk aturan itu segera dicabut, karena tidak sesuai dengan organisasi kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung," tegasnya.

Bentrok antara mahasiswa dan petugas satpam dipicu oleh pembakaran ban oleh mahasiswa menggunakan bensin dalam plastik. Saat petugas keamanan berusaha memadamkan api, massa menolak ban dipadamkan hingga berujung aksi saling dorong.

Sementara itu, menanggapi demo mahasiswa, Wakil Rektor I UBB, Nizwan Zukhri, mengaku tidak tau persis tuntutan mahasiswa.

Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) berdemonstrasi untuk memprotes Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan. (Deni Wahyono/detikcom)

"Info didapat, peserta demo menuntut aturan tentang batasan berorganisasi minimal IPK 3,0 untuk ketua dan maksimal semester VII dicabut, sementara untuk anggota minimal IPK 2,75," kata Nizwan.

Menurut Nizwan, batasan ini dibuat dari kenyataan bahwa seorang organisatoris tidak boleh mengabaikan dunia akademiknya. Dan IPK 3,0 bagi seorang ketua ormawa, menurutnya, masih moderat.

"Kami heran mengapa ini dipersoalkan padahal batasan itu kan tidak terlalu besar. (IPK) 3,00 itu nilai tengah-tengah, banyak kampus besar juga menetapkan hal seperti itu. Kalau ini dianggap mengkebiri demokrasi, terasa aneh karena sebenarnya kampus memiliki kewajiban untuk mengatur capaian lulusan agar semakin baik," tutur Nizwan melalui keterangan tertulis.

Hal lain yang dipersoalkan adalah batasan semester yang maksimal semester VII. Menurutnya, pembatasan tersebut dibuat agar mahasiswa tetap bisa berorganisasi tanpa studinya terbengkalai.

"Kebijakan ini merespons kondisi bahwa angka masa lulus sarjana di UBB kita masih lama, padahal pengaruh ke akreditasi prodi dan kampus. Ketika dibatasi maksimalnya, mahasiswa akan bisa lulus maksimal semester 10 bagi mereka yang berorganisasi. Ini bukan mengkebiri demokrasi, tapi justru memperhatikan keinginan rata-rata orang tua yang ingin anaknya lulus cepat," tambahnya.

(jbr/jbr)