.webp)
Kebijakan Pemprov DKI lantas disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia ingin transportasi publik tetap beroperasi meski wabah virus Corona melanda.
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tetap menyediakan angkutan massal dengan sejumlah catatan. Transportasi publik yang dimaksud mulai dari kereta api hingga MRT. Jokowi ingin tingkat kerumunan hingga antrean bisa diantisipasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT bus Trans, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/3/2020).
Sorotan Jokowi kemudian direspons Anies sebagai orang nomor 1 di DKI. Anies dalam jumpa persnya mengumumkan kendaraan umum yang semula dibatasi dikembalikan dengan frekuensi tinggi. Namun jumlah penumpang tetap dibatasi.
"Sesuai arahan Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta," kata Anies di Balai Kota, Jakarta.
Anies mengatakan Pemprov DKI tetap melakukan social distancing atau pencegahan penularan virus Corona dengan hati-hati. Salah satu opsinya, kata Anies, adalah membatasi jumlah antrean di dalam halte dan di dalam stasiun.
"Akan ada pembatasan jumlah penumpang per bus dan per gerbong di setiap kendaraan yang beroperasi di bawah Pemprov DKI. Juga ada pembatasan jumlah antrean di dalam halte dan antrean di dalam stasiun," ujarnya.
Anies menyebut, dari hasil diskusi dengan para ahli, antrean di luar ruangan mengurangi tingkat risiko penularan virus dibanding di dalam ruang. Untuk itu, akan ada pembatasan penumpang dan jumlah antrean.
"Sekali lagi, tujuannya untuk kurangi risiko penularan. Ini semua punya konsekuensi bahwa antrean akan lebih banyak di luar halte dan stasiun, antrean di ruang terbuka, dari diskusi dengan ahli, mengurangi tingkat risiko penularan, daripada antrean dan kepadatan di ruang tertutup. Karena itu, pembatasan jumlah penumpang per gerbong dan per bus menjadi penting untuk memastikan bahwa jarak fisik antara penumpang dengan penumpang lain baik saat menuju maupun selama dalam kendaraan umum tetap terjaga," kata Anies.
(idn/idn)
