Bila Darurat Nasional Corona Ditetapkan Jokowi, Ini yang Terjadi

Danu Damarjati - detikNews
Minggu, 15 Mar 2020 09:46 WIB
Masih terkait Corona, Jokowi mengaku menambah dosis mengkonsumsi jamu dari sehari sekali, menjadi 3 kali sehari. Istimewa/Dok. Biro Pers Setpres.
Presiden Jokowi (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Istilah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Ada istilah 'bencana nasional' dalam 'darurat bencana nasional'. Pasal 7 UU ayat (2) UU tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan status bencana nasional ditetapkan dengan indikator meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Ditetapkan Presiden

Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan pihak yang menetapkan status keadaan darurat adalah pemerintah atas rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berikut ini bunyi Pasal 1 Nomor 19, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana:

"Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana."

Status darurat bencana nasional ditetapkan oleh Presiden, dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, maka yang berwenang menetapkan adalah Presiden Jokowi. Namun bila darurat bencana tidak sampai skala nasional, status darurat bencana ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota.

Dana siap pakai

Dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, negara bisa menggunakan dana tertentu dalam kondisi status tanggap darurat bencana. Dana bisa bersumber dari pusat, daerah, bahkan masyarakat.

BNPB punya dana siap pakai dalam anggaran negaranya. Dana siap pakai bisa digunakan dalam kondisi tanggap darurat bencana. Berikut ini bunyi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana:

"Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f."

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3