.webp)
Komisi II DPR mendorong pemerintah daerah (pemda) yang belum bersikap untuk segara menangani virus Corona (COVID-19) di wilayah masing-masing. Bila penanganan Corona hanya satu pintu dinilai terkesan lama dan lamban.
"Menurut saya, itu bagus saja. Kalau dibuat satu pintu kelamaan, dan bahkan terkesan lamban, mungkin perlu dipikirkan desentralisasi penanganan corona. Seperti yang dilakukan daerah-daerah. Yang penting terkoordinasi," kata Wakil Ketua Komisi II Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Sabtu (14/3/2020).
Yaqut menyarankan pemda dapat berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk penangan di wilayah masing-masing. Namun, Yaqut menyinggung soal alat kesehatan yang dimiliki pemerintah cukup terbatas.
"Soal konsultasi (ke Gugus Tugas), okelah. Tapi kalau panduan, ini kan terkait dengan infrastruktur. Ini virus merayap. Alat test kita terbatas," ujar Yaqut.
"Deteksi saja kita tidak bisa, kapasitasnya kecil. Ibarat kata, puncak gunung esnya saja kita gagal mengcapture, bagaimana mau memberikan panduan kepada daerah?" imbuhnya.
Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah menerapkan penanganan virus Corona di wilayahnya masing-masing seperti di DKI Jakarta yang menutup sementara kegiatan belajar mengajar, menutup tempat wisata, dan meniadakan hari bebas kendaraan (CFD). Daerah lain seperti Kota Solo menerapkan Corona sebagai kejadian luar biasa (KLB).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Tetapkan Penyebaran Virus Corona Jadi Bencana Non-Alam:
