KPK melakukan kajian terkait BPJS Kesehatan dan menemukan defisit Rp 12,2 triliun pada tahun 2018. KPK menilai defisit BPJS Kesehatan itu merupakan kerugian negara.
"Apakah defisit menyangkut juga potensi kerugian negara? Iya jelas, karena iuran BPJS itu menggunakan mengumpulkan uang rakyat dengan regulasi peraturan perundang-undangan UU Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemudian penggunaannya adalah penggunaan dalam perspektif uang publik," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2020).
Ghufron mengatakan KPK kini concern mengawal adanya defisit BPJS Kesehatan senilai Rp 12,2 triliun itu. Menurutnya, KPK juga melakukan kajian dan analisa terkait dengan penyebab terjadinya defisit tersebut.
"Karena Rp 12,2 triliun itu tidak tercover toh nanti akhirnya juga minta ke APBN, dalam kerangka itu KPK mengawal apakah ini benar kurang, jangan-jangan kurangnya karena inefisien dalam proses pelaksanaan pemberian jaminan kesehatannya, karena tidak terverifikasi pesertanya, kemudian overpayment atau fraud di lapangan," ucapnya.
Untuk itu, Ghufron mengatakan KPK akan mengawal dan mendorong pemerintah melakukan perbaik-baikan terkait mekanisme BPJS Kesehatan. Sebab, Ia menilai bila dibiarkan akan menimbulkan kerugian negara.
"Artinya hal itu adalah bagian dari mekanisme yang perlu diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki tentu efeknya pada kerugian negara," tuturnya.
