.webp)
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah pusat perlu mengungkapkan daerah mana saja yang terpapar virus Corona (COVID-19). Mufida mengatakan data daerah tersebut perlu diungkap agar publik sadar bahwa mereka harus meningkatkan imunitas tubuh.
"Ya kalau data pasien saya kira emang harus dirahasiakan, karena kan itu hak privasi dari masing-masing pasien dan harus dilindungi dan dijaga juga. Cuma sebenarnya kalau terkait dengan daerah itu sebetulnya mungkin bisa di-mention. Tapi mungkin tidak harus persis posisinya di RT sekian, RW sekian," kata Mufida kepada wartawan, Jumat (13/3/2020).
Mufida menjelaskan data lokasi yang terpapar virus Corona juga perlu diungkap supaya kepala daerah terkait lebih waspada sehingga, kata anggota Fraksi PKS itu, kepala daerah terkait bisa membuat kebijakan-kebijakan maksimal agar warganya tidak tertular.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setidak-tidaknya, kalau menurut saya, perlu diinformasikan supaya, satu, kepala daerahnya aware, itu yang pertama. Kalau kepala daerahnya aware kan dia akan melakukan banyak upaya untuk melindungi lebih baik lagi kepada warganya," papar Mufida.
"Masyarakat juga lebih aware di dalam meningkatkan imunitas diri dan melindungi, saling bekerja sama lah," imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah pusat tak perlu sampai memberitahu nama kota atau misalkan desanya. Dia menilai pemerintah pusat bisa menginformasikan di mana provinsinya.
"Yang berikutnya, kenapa perlu ada transparansi lokasi? Tapi tidak harus detail sebenarnya. Setidak-tidaknya itu provinsinya ada di mana, sehingga kita tahu, oh provinsi ini harus segera diatasi. Selebihnya mungkin kalau untuk kota atau kabupaten, kalau memang pemerintah belum siap untuk disampaikan ke publik, setidak-tidaknya gubernur bisa langsung mengkoordinasikan kepada kota/kabupaten terkait," tutur Mufida.
Ia mengatakan Komisi IX DPR meminta pemerintah serius mencegah meluasnya virus Corona. Menurut Mufida, pemerintah harus juga bekerja sama dengan para ahli untuk membuat konsep pencegahan.
"Nah, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah dan harus melibatkan partisipasi publik, menurut saya. Partisipasi publik itu dari masyarakat dan juga dari para ahli, akademisi, dari para peneliti itu bisa dilibatkan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah tidak mengungkap peta sebaran pasien positif Corona. Dia menyebut pemerintah mempertimbangkan potensi kepanikan publik.
"Sebetulnya kita inginnya menyampaikan tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3).
