Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, persidangan judicial review terhadap Perpres 75 Tahun 2019 itu digelar secara tertutup. Bisakah sidang judicial review terbuka digelar di Mahkamah Konstitusi (MK)?
"Itu wacana, itu nanti kita sudah.. nanti kita ini.. karena memang itu ada 14 hari kan dalam Perma kita, dan itu memang sudah diterima juga oleh MK. Tapi masukan-masukan seperti itu, jadi tidak hanya tiba-tiba mendengar putusan saja ya, nantilah kita...," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro di gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).
Menurut Samsan, judicial review sudah diatur di Peraturan MA, yaitu bisa dilakukan 14 hari sejak diterima atau ditangani majelis.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, mempersilakan jika akan dilakukan sidang judicial review terbuka di MK. Menurutnya, hal itu sudah di luar kewenangan MA.
"Di MK ya terbuka to. Ya silakan, itu kan sudah di luar MA. Jadi saya hanya menjawab sepanjang itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Tetapi kalau sudah kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu di luar kewenangan saya untuk memberikan jawaban," ujar Abdullah.
Simak Juga Video "MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Mahfud: Tak Boleh Melawan"
