Mahfud soal Perpanjangan Dana Otsus Papua: Ada Perbaikan, Dipandu Pusat

ADVERTISEMENT

Mahfud soal Perpanjangan Dana Otsus Papua: Ada Perbaikan, Dipandu Pusat

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 11 Mar 2020 19:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD membuka Forum Komunikasi dan Koordinasi di Jakarta, Selasa (10/3/2020). Forum ini dihadiri oleh Alumni Penerima Beasiswa Supersemar.
Foto: Mahfud Md (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan otonomi khusus (otsus) untuk Papua akan habis pada tahun depan sesuai dengan perintah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempersiapkan perpanjangan UU tersebut.

"Kesatu memberikan dana otonomi khusus, dana otsus, itu ketentuan UU Nomor 21, yang kedua ada perintah di undang-undang itu agar pemerintah memekarkan Papua menjadi beberapa provinsi," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

"Itu perintah undang-undang, keputusan tadi tentang dua hal ini, satu dana otsus itu akan diperpanjang dengan UU yang baru karena masa berlakunya akan habis bulan November tahun 2021, berarti undang-undangnya harus disiapkan dari sekarang," imbuh dia.



Perpanjangan dana otsus Papua nantinya akan dibarengi dengan perbaikan sistem di dalamnya. Pemerintah nantinya akan memandu penggunaan dana itu dan tidak lepas tangan seperti sebelumnya.

"Akan diperpanjang dengan perbaikan sistem, yaitu menggunakan sistem nggak afirmasi, nggak, itu dana alokasi khusus dari APBN nggak afirmasi, itu satu. Jadi dana khusus akan diperpanjang dan nggak afirmasi itu artinya nanti terpadu dan terpandu, tidak bisa diserahkan seperti dulu jalan sendiri. Sekarang terpadu dan terpandu oleh pusat nanti memandu itu penggunaannya," ujar Mahfud.



Mahfud mengatakan, jika dana otsus ada manfaatnya bagi Papua, maka diperpanjang. Kelak, penggunaan dana otsus itu pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua akan saling dipadu dan dipandukan.

"Kalau ada manfaatnya diperpanjang, kalau tidak ada manfaatnya, tidak. Ternyata manfaatnya ada, cuma belum terpadu dan belum terpandu. Sekarang akan dipadukan dan dipandu sehingga hubungan pusat dan daerah itu sama-sama bertanggung jawab," ucap Mahfud.

"Yang pusat jangan hanya sekadar menggelontorkan, yang daerah jangan sekadar belanja, tapi ketemu di sini menggelontorkan dana lalu membelanjakan bertanggung jawab sama-sama. Agar ada bermanfaat bagi masyarakat," sambung Mahfud.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT