.webp)
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan membangun 10 pos lintas batas negara (PLBN) pada tahun 2020 ini. Dibangunnya 10 PLBN ini untuk mengantisipasi pelintasan ilegal bagi barang maupun orang.
"Yang kedua kita harus menertibkan lalu lintas orang dan barang, dengan memperbanyak pos lintas batas. Kita bersyukur dalam periode pertama presiden Jokowi sudah membangun dan memodernisasi 7 pos lintas batas, 3 di Kalimantan, 3 di NTT berbatasan dengan Timor Leste, dan 1 di Papua di Skouw," kata Tito di Hotel Pull Man, Jakarta, Rabu (11/3/2020).
"Tapi tahun ini, atas perintah beliau ada 11 yang dibangun, 1 sudah selesai di Marauke berbatasan dengan PNG (Papua Nugini), dan masih ada 10 yang kita harapkan paling telat awal tahun depan selesai, sehingga bisa bertambah lagi 11," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai membangun 10 PLBN pada tahun, secara bertahap pemerintahan akan membangun 8 PLBN secara bertahap hingga 2024. PLBN itu antara lain Maritaing, Kabupaten Alor, Haumeni Ana Kabulaten Timur Timor Utara, Sei Manggaris Kabupaten Nunukan, Turiskan Kabupaten Belu. Selain itu, turut didirikan di Miangas Kabupaten Talaud, Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, Siding Kabupaten Bengkayang dan Waris Kabupaten Keerom.
"Baru ada beberapa lagi dibangun bertahap sampai 2024. Ada target-target kita, Kalimantan Utara terutama, itu daerah yang juga garis batasnya tidak begitu jelas," ujar Tito.
Tito mengatakan pembangunan PLBN di perbatasan untuk mengkontrol pelintasan orang dan barang ilegal. Menurut Tito, pelintasan barang dan orang ilegal itu berbahaya bagi Indonesia.
"Kalau tidak terkontrol, akan terjadi perlintasan orang ilegal, perlintasan barang ilegal. ya kalau barangnya cuma sembako kecil-kecilan tapi kalau itu narkotik, kemudian barang kimia yang berbahaya, detonator untuk bom, bom ikan atau bom oleh teroris, lintas batas orangnya adalah human trafficking, penyelundupan senjata kemudian terorisme, itu kan berbahaya buat negara," ucap Tito.
Selain tak terkendalinya lintas orang dan barang ilegal, Tito mengatakan pendapatan negara juga berkurang. Sebab bea masuk dan bea keluar tak diterima oleh pemerintah.
"Di samping itu ya tadi, lalu lintas barang yang tidak terkontrol otomatis akan mengurangi pendapatan negara dari bea masuk dan bea keluar kan harus ada biayanya buat negara, untuk menambah APBN kita, nah itu kira-kira untuk menambah pos lintas batas nasional," imbuhnya.
(rfs/dhn)
