Banyak Lahan yang Belum Digarap, Pemerintah Genjot Produksi Udang

Angga Laraspati - detikNews
Senin, 09 Mar 2020 23:59 WIB
Panen udang
Foto: Dok. KKP
Jakarta -

Pemerintah sedang menggenjot produksi dan ekspor udang nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu langkah strategis yang dibangun adalah dengan membentuk kelompok kerja beranggotakan lintas sektor.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian dan lembaga di Kantor Staf Presiden (KSP) menjelaskan alasan pemerintah menggenjot produksi udang karena potensi lahan yang tersedia sangat besar. Dari 2,96 juta hektare, yang termanfaatkan baru 0,6 juta hektare.

"Ditambah lagi, kita sudah menguasai teknologi budidaya udang ini," terang Slamet dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2020).

Di samping itu, udang memiliki nilai ekonomi tinggi, begitu juga dengan peluang pasar ekspornya. Amerika, Jepang, China dan Uni Eropa, siap menampung udang dari Indonesia. Pertumbuan ekonomi dan lapangan pekerjaan akan tercipta dari sektor budidaya udang ini.

Sementara itu, Plt Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Laksda TNI (Purn) Leonardi, mengatakan peningkatan produksi dan ekspor udang merupakan tindak lanjut dari Inpres No. 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

"Target khusus dari Presiden yaitu peningkatan produksi, mengawal logistik dan pemasarannya. Ada potensi pasar yang kita punya. Jadi ini sangat prospektif, dari hulu sampai hilir bisa kita selesaikan," ujar Leonardi.

Untuk itu, KSP membentuk enam kelompok kerja (pokja) untuk mendorong peningkatan ekspor udang nasional ini. Pembentukan pokja agar tiap kementerian dan lembaga dapat fokus menyelesaikan peran masing-masing, dan memudahkan dalam monev sehingga hasil yang dicapai maksimal.

Rincian pokja disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Utama Deputi I KSP, Alan Koropitan dalam rakor lintas lembaga dan kementerian tersebut.

"Paling tidak ada beberapa yang perlu kita pertegas, mulai dari kerangka kelembagaan, regulasi, SDM, infrastruktur, yang semuanya menunjang untuk peningkatan produktivitas udang ini," jelas Alan.

Adapun untuk pokja tersebut meliputi:

1. Pokja Perencanaan Pembangunan dan Monev
2. Pokja Pembangunan Kawasan Tambak
3. Pokja Input Produksi
4. Pokja Teknis Operasional
5. Pokja Investasi dan Pemasaran
6. Pokja Pelatihan, Riset dan Penyuluhan

Di sisi lain, Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi, Safri Burhanuddin, mengaku pihaknya siap bekerja keras dalam merealisasikan target tersebut.

"Kalau kendala lintas kementerian atau lembaga, koordinasikan ke Kemenko Maritim dan Investasi biar kami bisa bantu," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut target ekspor udang nasional naik 250 persen dalam kurun waktu empat tahun, dari 2020 hingga 2024. Bila volume ekspor udang olahan pada 2018 145,226 ton, maka di 2024 menjadi 363,067 ton. Sedangkan produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 197,433 ton pada 2018, menjadi 578,579 ton pada 2024.

Sebagai informasi tambahan, rapat koordinasi di KSP siang tadi diikuti perwakilan sejumlah kementerian, di antaranya Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, perbankan, dan sejumlah asosiasi pembudidaya.

(prf/ega)