Ahli Minta Anies Lanjutkan Lelang ERP Sesuai Putusan PTUN

Andi Saputra - detikNews
Senin, 09 Mar 2020 19:12 WIB
Bayu Dwi Anggono
Bayu Dwi Anggono (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

PTUN Jakarta mencabut pembatalan lelang ERP yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta segera menunda lelang ulang ERP sampai ada putusan pengadilan inkrah.

"Benar bahwa putusan PTUN Jakarta memang belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) apabila pihak Pemprov DKI Jakarta mengajukan upaya hukum banding atas putusan ini," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/3/2020).

Sesuai Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

"Namun demikian tidak boleh dilupakan bahwa putusan PTUN Jakarta ini bukan hanya mengabulkan pokok perkara yang diajukan penggugat yaitu menyatakan batal obyek gugatan dan memerintahkan tergugat mencabut objek gugatan melainkan juga mengabulkan pengajuan penundaan berlakunya objek gugatan yang diajukan penggugat," cetus Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Dengan konstruksi ini, kata Bayu, maka benar bahwa putusan PTUN sepanjang pokok perkara yaitu batalnya objek gugatan dan pencabutan objek gugatan belum berkekuatan hukum tetap dan belum bisa dilaksanakan karena adanya banding dari Pemprov DKI Jakarta.

Selanjutnya
Halaman
1 2