Penahanan Wartawan di Makassar karena Berita Korupsi Ditangguhkan

Hermawan Mappiwali - detikNews
Sabtu, 07 Mar 2020 20:25 WIB
Ilustrasi Penjara
Foto: Ilustrasi/Thinkstock
Makassar -

Polisi menangguhkan penahanan Muhammad Asrul, wartawan yang ditangkap atas tudingan melanggar UU ITE karena berita dugaan tindak pidana korupsi yang dia tulis. Sebelum penahanannya ditangguhkan, Asrul ditahan 36 hari di Mapolda Sulsel.

"Iya, sesuai permohonan dari Asrul dan keluarganya beberapa hari yang lalu, terus kita proses dan kemarin kita tangguhkan," ujar Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Augustinus B Pangaribuan kepada wartawan, Sabtu (7/3/2020).

Sebelumnya, Asrul diadukan pria bernama Farid Kasim Judas karena keberatan terhadap tiga berita dugaan korupsi yang ditulis sang wartawan lewat media online berita.news pada Mei 2019. Berita yang dipermasalahkan pelapor berjudul 'Putra Mahkota Palopo Diduga 'Dalang' Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 M' yang dimuat pada 10 Mei 2019.

Kemudian ada pula berita berjudul 'Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas' yang dimuat pada 24 Mei 2019 serta berita berjudul 'Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?' pada 25 Mei 2019.

Setelah berulang kali diperiksa polisi karena tiga berita tersebut, Asrul kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan pada Januari 2020. Dalam kasus ini, Asrul disebut polisi telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dijerat Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan pidana menyiarkan kabar yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) KUHP.

Di lain sisi, perwakilan LBH Makassar, Azis Dumpa yang tergabung ke dalam Tim Hukum Koalisi Advokat untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi dan Tim Hukum Koalisi Pembela Kebebasan Pers (KPKP) untuk Asrul mengatakan, penyidik seharusnya melindungi Asrul dari jeratan hukum lantaran yang bersangkutan adalah wartawa. Berita yang ditulis Asrul sah sebagai produk jurnalistik. Sehingga jika ada pihak yang keberatan, maka penyelesaian sengketa pers harus melalui proses di Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kepolisian seharusnya memberikan perlindungan terhadap Kemerdekaan Pers mengingat Polri telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dewan Pers No 2/DP/MoU/II/2017 dan No B/5II/2017," ujar Azis Dumpa lewat siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (7/3) petang.