Ikuti MK, MA Juga Larang Eks Koruptor Maju Pilkada 5 Tahun Sejak Keluar Bui

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 05 Mar 2020 13:20 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta
Gedung MA (ari/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan koruptor untuk masuk bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MA meminta KPU menyelaraskan peraturan itu sesuai dengan Putusan MK.

Kasus bermula saat mantan narapidana korupsi Jimmy Rimba Rogi tidak bisa maju pilkada serentak 2020. Sebab, mantan Wali Kota Manado itu terbentur PKPU Nomor 18 Tahun 2019. Terutama:

Pasal 3A Ayat 3:
Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Pasal 3A Ayat (4)
Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Pasal 83A
(1) Dalam hal terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.
(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya
Halaman
1 2