Komisi IX Kritik Walkot Depok soal Corona: Kepala Daerah Harus Lebih Tenang

Jakarta - Komisi IX DPR RI mengkritik Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad yang membeberkan informasi tentang warganya yang terjangkit virus Corona. Komisi IX menegaskan semua kepala daerah harus menenangkan warganya.

"Nggak perlu, nggak perlu (menyebarkan informasi yang tidak penting). Kepala daerah justru harus lebih tenang, menenangkan publik, warga. Sebagai pemimpin harus lebih tenang karena dialah 'nakhoda kapal' di daerah tersebut. Jangan kemudian memunculkan kekhawatiran baru lagi, itu nggak boleh," kata Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena kepada wartawan, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Walkot Depok Buka Alamat Pasien Corona: Saya Dapat dari Medsos

Melki menilai yang saat ini harus dilakukan kepala daerah adalah mencegah penyebaran virus Corona. Caranya, sebut dia, bisa dengan memberdayakan perangkat daerah dari tingkat paling bawah.

"Nah, para kepala daerah, menurut saya, mereka mewajibkan RT-RW itu untuk memastikan agar warga-warga yang memang mempunyai indikasi, gejala klinis, diperkirakan kena Corona itu, sama RT-RW itu dipantau, dilaporkan kepada tenaga medis terdekat, rumah sakit misalnya atau puskesmas, agar ditangani lebih lanjut melalui mekanisme, protokol medis yang sudah selama ini berjalan," papar Melki.

Pimpinan Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar itu menilai saat ini justru lebih banyak tersebar hoax virus Corona. Akhirnya, sebut dia, lebih banyak muncul sensasinya.

"Nah sayangnya adalah urusan Corona ini kita kebanyakan hoax-nya daripada informasi yang sudah benar. Nah itu yang membuat akhirnya soal Corona itu lebih banyak sensasinya daripada substansinya," sesal Melki.

Baca juga: 70 Tenaga Medis di Depok Dirumahkan, Walkot: 5 Flu, tapi Tak Gejala Corona

Diberitakan sebelumnya, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengkritik Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad karena mengungkapkan identitas warganya yang positif virus Corona. Idris mengaku data tersebut dia dapatkan dari media sosial (medsos).

"Yang dibutuhkan itu kejelasan apa langkah-langkah taktis yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Depok. Bukan dengan menyebar data pasien, seperti nama, pekerjaan pasien, foto, alamat rumah," ujar Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto dalam pernyataannya, Selasa (3/3).

Idris menyebut identitas warganya yang positif virus Corona itu didapat dari medsos. Tapi politikus PKS itu menepis menyebutkan alamat warganya tersebut.

"Saya dapat dari medsos (media sosial). Saya tidak menyebut nama. Saya tidak menyebut alamat (pasien positif Corona)," tegas Idris di Jalan Boulevard Grand Depok City No 25, Cilodong, Depok, Rabu (4/3). (zak/idn)