PKS Sumut Ajukan Ranperda Ketahanan Keluarga, Isi Ikuti RUU yang Jadi Polemik

Ahmad Arfah Fansuri - detikNews
Rabu, 04 Mar 2020 13:22 WIB
Ketua F-PKS DPRD Sumut Misno Adisyah Putra (Ahmad Arfah Fansuri/detikcom)
Ketua F-PKS DPRD Sumut Misno Adisyah Putra (Ahmad Arfah Fansuri/detikcom)
Medan -

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengatakan telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketahanan Keluarga. Isi Ranperda Ketahanan Keluarga ini bakal didasarkan pada RUU Ketahanan Keluarga yang menjadi polemik.

"Akhir 2019 sudah kita ajukan Ranperda ini, sudah dilampirkan juga naskah akademiknya. Ke komisi yang terkait yaitu Komisi E juga sudah disampaikan draf Ranperda tadi. Mungkin ada miskomunikasi sehingga tahun lalu tidak terealisasi Ranperda ini jadi Perda," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Misno Adisyah Putra, Rabu (4/3/2020).

Hal ini disampaikan Misno dalam acara diskusi isu strategis F-PKS di Gedung DPRD Sumut. Misno kemudian menyebut Ranperda ini bakal menunggu pembahasan RUU Ketahanan Keluarga tuntas di DPR.

"Dasar hukumnya tetap RUU itu, ini kan nanti tidak bisa bertentangan. Kalau RUU itu sudah disahkan, Ranperda ini sudah bisa disahkan juga di sini," jelas Misno.

Misno mengatakan Ranperda ini berisi berbagai peraturan persoalan keluarga. Salah satu di antaranya adalah antisipasi penyebaran narkoba.

"Isinya itu salah satunya kita mengantisipasi persoalan narkoba yang merebak di Indonesia di Sumatera Utara. Dengan adanya Ranperda ini diharapkan sejak dini kita mengantisipasi, baik itu kita sebagai kepala keluarga, istri, ataupun anak. Itulah salah satu inti Ranperda itu," ujarnya.

"Supaya pemerintah hadir untuk ikut mewujudkan keluarga yang kuat, harmonis, dan berdaya," sambungnya.

Selain itu, diskusi ini juga turut membahas berbagai masalah di Sumut seperti pencegahan virus Corona hingga pilkada. F-PKS juga menyampaikan pihaknya mengusulkan Ranperda Standardisasi Pengelolaan Objek Wisata di Sumut.

Sebelumnya, RUU Ketahanan Keluarga masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Namun, poin-poin dalam RUU ini menuai polemik karena dinilai terlalu mencampuri urusan privat. Pihak Istana pun menolak RUU Ketahanan Keluarga.

Tonton juga Usai Masa Reses, RUU Ibu Kota Baru Akan Diserahkan ke DPR :

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/jbr)