Korupsi Vaksin Flu Burung, Eks Pejabat Kemenkes Dihukum 6 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 04 Mar 2020 08:32 WIB
Mulya Hasjmy
Foto: Mulya Hasjmy (dok.detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman mantan Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mulya A Hasjmy, menjadi 6 tahun penjara. Mulya terbukti korupsi proyek vaksi flu burung sebesar Rp 160 juta.

Kasus bermula saat Hasjmy yang diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada 13 Januari 2006. Ia kemudian bertemu dengan Singgih Wibisono dari PT Bhineka Usada Raya (BUR) yang meminta diikutsertakan dalam pelaksanaan pengadaan peralatan medik dalam rangka penanganan wabah flu burung dengan nilai proyek mencapai Rp 28 miliar.

Anggarannya berasal dari sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin tahun anggaran 2006 pada Ditjen Bina Pelayanan Medik. Hasjmy selanjutnya mendapat arahan agar PT BUR dijadikan rekanan dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk penanganan flu burung tahun 2006.

Hasjmy juga melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan alat kesehatan flu burung tersebut. Ternyata, Mulya mendapatkan gratifikasi dari rekanan. Mulya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Pada 26 November 2015, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Mulya selama 2 tahun 8 bulan penjara. Ia juga didenda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Hukuman Mulya diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjadi 4 tahun 2 bulan penjara. Putusan itu sesuai dengan tuntutan KPK.

Di tingkat kasasi, hukuman Mulya semakin diperberat menjadi 6 tahun penjara. Duduk sebagai ketua majelis Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan Syamsul Rakan Chaniago.

Mulya tidak terima vonisnya diperberat. Ia kemudian mengajukan PK. Apa kata MA?

"Tolak," demikian bunyi amar putusan majelis PK sebagaimana dilansir di websitenya, Rabu (4/3/2020).

Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Abdul Latief dan Sofyan Sitompul. Perkara nomor 49 PK/Pid.Sus/2020 diketok pada 24 Februari 2020.

(asp/aan)