Keluarkan SK Pimpinan DPR Papua, Mendagri Digugat ke PTUN Jakarta

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 03 Mar 2020 17:42 WIB
Peta Papua
Foto: Screenshot google maps
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu dilayangkan terhadap Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua tanggal 12 Desember 2019.

Sebagaiman dikutip dari dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, Selasa (3/3/2020), gugatan tersebut diajukan oleh anggota DPR Provinsi Papua Nelson Utty. Gugatan terregister dengan nomor 37/G/2020/PTUN.JKT pada 18 Februari lalu.

Kini sudah masuk tahapan pemanggilan para pihak dalam hal ini 4 orang pimpinan DPR Papua yaitu Johny Banua Rouw, Yunus Wonda, Eduardus Kaize, dan Yulianus Rumbairusy. Ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan dalam acara pemeriksaan persiapan pada Rabu, 4 Maret 2020.

Dalam gugatan yang disampaikan, Nason meminta Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019.

Selain itu juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 dan menghukum Mendagri untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Saat dikonfirmasi terpisah, Nason Utty selaku penggugat menjelaskan gugatan tersebut dilayangkan karena SK Penetapan Pimpinan DPR Papua tidak berdasarkan mekanisme dan tahapan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Tahapan yang semestinya harus dilewati kata Nason adalah pengesahan Tata Tertib terlebih dahulu.

"Jadi kami anggap SK penetapan pimpinan DPR Papua tidak sesuai mekanisme. Tata tertib belum selesai koq bisa ada SK dan pelantikan. Ini cacat prosedur dan karena itu kami gugat untuk minta dibatalkan," ungkap Nason.

Dijelaskan Nason bahwa pelanggaran mekanisme terjadi di Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan SK. Selain itu Kementerian Dalam Negeri seharusnya bertindak sesuai rujukan tata tertib lama dalam kondisi Tata Tertib baru belum disahkan.

"Dan merujuk Tatib lama pimpinan DPR harus orang asli Papua dan ini dilanggar Menteri Dalam Negeri. Kita ikuti saja bagaimana proses ini berjalan di PTUN," pungkas Nason.

Simak Video "Buntut Tewasnya Yus Yunus, Warga Polman Desak Kapolda Papua Mundur"

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)