Selama 2019, KPK Bantu Sulsel Selamatkan Keuangan Daerah Rp 6,9 T

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Selasa, 03 Mar 2020 11:38 WIB
ILUSTRASI/ Kantor Gubernur Sulsel
Kantor Gubernur Sulsel (Noval Dhwinuari Antony-detikcom)

Sedangkan terkait penyelesaian aset bermasalah, KPK mendampingi Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Aset-aset bermasalah yang berhasil diselesaikan di antaranya adalah Stadion Mattoanging, Stadion Barombong, Instalasi Kebun dan Benih (IKB) Sereang dan IKB Jampue. Sementara itu, pada Pemkot Makassar adalah Pulau Lae-Lae, Pulau Samalona, Pasar Terong, dan Terminal Daya. Total nilai aset sengketa yang diselesaikan Rp 1,5 triliun.

"Untuk penertiban kendaraan dinas, sepanjang 2019 total nilai penertiban aset kendaraan dinas mencapai Rp 24,5 miliar. Selain itu, terkait penertiban fasum dan fasos di Pemkot Makassar saat ini sedang dalam proses penyerahan dari pengembang kepada pemda dengan total keseluruhan nilai mencapai Rp 968 miliar," sebut dia.

KPK mencatat capaian monitoring for prevention (MCP) 2019 wilayah Provinsi Sulsel adalah 78% yang menempatkannya pada peringkat ke-10 dari 34 provinsi dengan rata-rata nasional 68%. Dari 25 pemda se-prov Sulsel, Pemprov Sulsel menempati capaian teratas dengan hasil 90%. Berikutnya adalah Makassar (85%), Maros (84%), Sidenreng Rappang (83%), Palopo (83%), Parepare (83%), Luwu Timur (82%), Bone (82%), Pangkajene dan Kepulauan (81%), Bantaeng (81%), Luwu Utara (81%), Soppeng (81%), Gowa (78%), Barru (78%), Pinrang (77%), Jeneponto (75%), Sinjai (75%), Toraja Utara (74%), Enrekang (74%), Kep. Selayar (72%), Takalar (71%), Luwu (70%), Bulukumba (70%), Wajo (69%), dan Tana Toraja (61%). Detil capaian untuk 8 area intervensi masing-masing pemda dapat diakses melalui korsupgah.kpk.go.id.

Fokus KPK dalam program korsupgah terintegrasi meliputi delapan area intervensi. Kedelapan fokus tersebut adalah optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aset daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan dana desa.

Halaman

(fiq/jbr)