Selama 2019, KPK Bantu Sulsel Selamatkan Keuangan Daerah Rp 6,9 T

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Selasa, 03 Mar 2020 11:38 WIB
ILUSTRASI/ Kantor Gubernur Sulsel
Kantor Gubernur Sulsel (Noval Dhwinuari Antony-detikcom)
Makassar -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi (monev) perencanaan dan penganggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam monev itu, KPK mengapresiasi Sulsel yang telah melakukan penyelamatan aset dan keuangan daerah serta penertiban aset selama tahun 2019 senilai total Rp 6,9 triliun.

"Capaian itu merupakan hasil pendampingan KPK terhadap Pemerintah Provinsi Sulsel dan 24 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulsel selama tahun 2019," kata Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya, Selasa (3/3/2020).

Ipi mengatakan beberapa upaya yang dilakukan KPK untuk mendorong perbaikan tata kelola dalam manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah, di antaranya dengan mendorong penghematan anggaran daerah dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), implementasi tax clearance atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP), penagihan tunggakan pajak dan retribusi, penertiban aset terkait Pendanaan, Personil, Prasarana, dan Dokumen (P3D), penertiban aset daerah-daerah pemekaran, rekonsiliasi aset daerah dengan beberapa Kementerian, penyelesaian aset bermasalah, penertiban kendaraan dinas, penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos).

"Terkait penertiban aset Pendanaan, Personel, Prasarana, dan Dokumen (P3D), KPK membantu Pemprov Sulsel menata kembali aset P3D di sektor pendidikan, kelautan dan perikanan, perhubungan, dan kehutanan. Di tahun 2019, berhasil dilakukan penertiban aset P3D senilai Rp 3,2 triliun," terangnya.

Dalam penataan aset daerah, KPK juga mendorong dilakukan rekonsiliasi aset daerah dengan beberapa kementerian. Kegiatan ini bertujuan melancarkan proses sertifikasi dan perlindungan aset milik Pemprov Sulsel. Hal ini dilakukan karena sebagian aset pemda dikuasai pihak ketiga. Nilai aset yang berhasil direkonsiliasi sepanjang 2019 mencapai Rp 900 miliar.

Tonton juga Hasto Diperiksa KPK Terkait Barang Bukti Elektronik :

Selanjutnya
Halaman
1 2