Survei Lokataru: Mahasiswa Nilai Omnibus Law Neo-Orba, Otoriter, dan Represif

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 01 Mar 2020 14:06 WIB
Demo mahasiswa di Makassar, Senin (28/10)- (Hermawan-detikcom)
Demo mahasiswa beberapa waktu lalu (dok. detikcom)
Jakarta -

Lokataru Foundation melakukan survei terhadap mahasiswa dalam menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal omnibus law RUU Cipta Kerja. Mayoritas mahasiswa menyatakan tidak setuju dengan omnibus law karena neo-Orde Baru (Orba), otoriter, dan represif.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat 73 undang-undang yang akan direvisi, yang terdiri dari 15 bab serta 174 pasal. Dua RUU ini memuat 11 klaster, yaitu:
1. Penyederhanaan Usaha.
2. Persyaratan Investasi.
3. Ketenagakerjaan.
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM.
5. Kemudahan berusaha.
6. Dukungan Riset dan Inovasi.
7. Administrasi Pemerintahan.
8. Pengenaan Sanksi.
9. Pengendalian Lahan.
10. Kemudahan Proyek Pemerintah.
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Survei dilakukan sejak 27 Februari hingga 29 Februari 2020. Survei dilakukan kepada 194 mahasiswa di seluruh Indonesia. Namun, setelah verifikasi ulang, terdapat 14 data yang tidak valid sehingga hanya tercatat 180 orang yang telah mengisi survei ini.

Simak Video "Menkominfo Tak Ingin Asal Take Down Disinformasi 'Omnibus Law'"

Selanjutnya
Halaman
1 2