Anggota DPRD Sulsel Kritik Minimnya Ruang Laktasi di Area Publik

Makassar - Keberadaan ruang laktasi di sejumlah area publik, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel, di Sulawesi Selatan (Sulsel) dianggap masih minim. Padahal kewajiban menyiapkan ruang laktasi di area publik sudah lama diatur dalam Perda Sulsel No 6 Tahun 2010 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Menurut anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Debbie Rusdin, minimnya ruang laktasi di sejumlah area publik di Sulsel, khususnya di Makassar, tidak senapas dengan hak hakiki setiap bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya 6 bulan sejak kelahiran. Kenyataan di lapangan, masih banyak perkantoran dan kawasan bisnis yang belum menyiapkan ruang laktasi.

Baca juga: Konferensi Smart City, Pj Walkot Makassar Curhat Tersiksa Macet

"Dalam Pasal 7 Perda Sulsel No 6/2010 tentang pemberian ASI eksklusif sangat jelas disebutkan pengelola tempat kerja dan fasilitas umum harus menyiapkan ruang khusus menyusui atau ruang laktasi untuk memompa ASI," ujar Debbie dalam acara sosialisasi Perda No 6 Tahun 2010 di Hotel Ramayana, Makassar, Sabtu (29/2/2020).

Di hadapan puluhan emak-emak peserta sosialisasi, Debbie menyebutkan pemberian ASI eksklusif pada bayi akan menjadi faktor penting yang menunjang terbentuknya generasi unggul di Sulsel.

Baca juga: Ketua DPRD Makassar Minta Pj Walkot Tuntaskan Tuntutan Satpol PP

Sementara itu, menurut Dr Fenty Nisa, yang hadir sebagai pemateri, manfaat ASI bagi bayi sangat penting bagi bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan. Selain untuk tumbuh kembang bayi, ASI sangat baik untuk pencernaan bayi.

"Manfaat ASI eksklusif bagi bayi, selain dapat menguatkan tubuh bayi, tidak mudah sakit, juga makin mempererat hubungan ibu dan bayinya," pungkas dr Fenty. (mna/jbr)