Dirops Jakpro Dicecar KPK Terkait TPPU Gusmin Tuarita

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Jumat, 28 Feb 2020 22:30 WIB
Ali Fikri
Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Operasional (Dirops) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Muhammad Taufiqurrahman untuk tersangka eks Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur Gusmin Tuarita (GTU). Taufiq diperiksa sebagai saksi.

"Hari ini juga kami melakukan pemeriksaan saksi Pak Muhammad Taufiqurrahman. Ini adalah Direktur Operasional Jakpro sebagai saksi untuk tersangka GTU," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020).

Ali menjelaskan pemeriksaan Taufiq tidak ada hubungannya dengan PT Jakpro. Tetapi berkaitan dengan karyawan PT Jakpro yang sudah meninggal. Sebab, dalam dokumen yang diterima KPK, karyawan tersebut tercatat ada hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Gusmin.



"Ada salah satu karyawan di Jakpro, memang karyawan itu sudah meninggal dunia, tetapi kita punya dokumen yang berkaitan dengan proses TPPU dengan tersangka GTU, sehingga penyidik mengonfirmasi kepada salah satu Dirops PT Jakarta Propertindo," kata dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang tersangka dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkaitan dengan penerimaan gratifikasi terkait proses pendaftaran tanah di Kalimantan Barat (Kalbar). Nilai gratifikasi yang diterima tak tanggung-tanggung, sekitar Rp 22,23 miliar.

"KPK meningkatkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional terhitung tanggal 4 Oktober 2019," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Dua orang pejabat BPN itu adalah:

1. Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018); dan
2. Siswidodo selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat.



Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Salah satu penerimaan gratifikasi disebut berkaitan dengan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Praktik ini, disebut Syarif, sebagai salah satu penghambat investasi.

"Hal ini tentu dapat saja mendorong praktik ekonomi biaya tinggi dan juga tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi, terutama bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha perkebunan/pertanian dan sejenisnya, harus mengeluarkan biaya ilegal dan prosesnya dipersulit," sebut Syarif.

(rfs/rfs)