.webp)
Kekerasan sporadis terjadi di sejumlah kawasan di New Delhi, India, saat kelompok-kelompok geng turun ke jalan-jalan di ibu kota India itu. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Duta Besar Indonesia di India membahas rencana pemulangan WNI di New Delhi.
"Untuk keamanan WNI, kami meminta Kemlu segera berkoordinasi dengan Duta Besar kita di sana, apa eskalasi meningkat bisa dipulangkan atau bagaimana itu kita minta Kemlu berkoordinasi," kata Meutya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2020).
Meutya mengatakan perlindungan WNI adalah tugas utama yang harus diperhatikan pemerintah. Untuk itu, ia meminta KBRI setempat terus memantau kondisi yang terjadi di India. Jika situasi semakin genting, dia berharap pembahasan teknis pemulangan WNI segera dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tugaskan supaya KBRI senantiasa mengikuti eskalasi yang terjadi. Kalau memang sudah rawan betul dan perlu langkah-langkah strategis pemulangan dan lain-lain, perlu dipertimbangkan teknis pemulangannya nanti kalau memang dibutuhkan," ujarnya.
Lebih lanjut Meutya mengatakan komisinya memang belum melakukan rapat dengan Kemlu terkait upaya pemulangan WNI dari India. Namun ia mengatakan komunikasi informal dengan Menlu Retno akan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi WNI di India tetap aman.
Secara terpisah, Ketua Bidang HAM DPP Partai Golkar Andi Rio Pandjalangi juga menyampaikan keprihatinannya. Dia menilai peristiwa tersebut melanggar HAM.
"Selaku Ketua Bidang HAM DPP Partai Golkar, Golkar menyampaikan rasa keprihatinan terhadap puluhan umat Islam India yang tewas dibunuh, ratusan yang teraniaya, rumah dan masjid yang dibakar. Pelanggaran HAM yang sadis dan biadab sekali," ujar Andi Rio.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri Sukamta meminta pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan atas peristiwa di India itu. Ia mengingatkan status Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB.
"Negara Indonesia sebagai negara maju yang menjunjung tinggi HAM serta memiliki sikap bebas aktif dalam hubungan antarnegara harus mengambil langkah-langkah strategis dalam permasalahan dunia, salah satunya permasalahan kemanusiaan di India," tutur Sukamta.
Kondisi sosial di India memanas dalam beberapa hari terakhir. Kasus kekerasan mengatasnamakan agama menjadi hal sering terjadi di India saat ini. Beberapa pejabat mulai angkat bicara terkait hal itu.
Menteri Agama Fachrul Razi prihatin dan mengecam peristiwa kekerasan di India yang mengatasnamakan agama. Dia mengimbau umat beragama di India tidak merusak nilai kemanusiaan atas nama agama. Sebab, tak ada agama yang membenarkan tindakan kekerasan.
"Tidak ada ajaran agama mana pun yang membenarkan tindakan kekerasan, apa pun motifnya. Memuliakan nilai kemanusiaan adalah esensi ajaran semua agama," kata Menag Fachrul seperti dilansir dari laman Kementerian Agama pada Jumat (28/2).
