PDIP-NasDem Dukung Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, PPP Kritik Putusan MK

Mochamad Zhacky - detikNews
Kamis, 27 Feb 2020 19:45 WIB
Ilustrasi gedung KPU dan Pemilu serentak 2019
Ilustrasi gedung KPU. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Empat fraksi di DPR RI yakni PDIP, Gerindra, NasDem dan PPP menyatakan sikap atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait lima alternatif keserentakan pemilihan umum (pemilu). Di antara PDIP, Gerindra dan NasDem, hanya PPP yang mengkritik keputusan MK.

Mulai dari PDIP. Dari lima alternatif, PDIP menilai pemilu nasional yakni pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) DPR serta DPD digelar serentak, namun dipisah dengan pilkada, dan pileg DPRD kabupaten/kota.

"Ini kan lagi dilaksanakan pembahasan secara menyeluruh di Komisi II, termasuk opsi-opsi itu, dan itu (keputusan MK) kita hargai aspek keserentakan," kata anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

"Apakah yang dipilih adalah opsi, misalkan pemilu nasional terlebih dahulu, DPR, DPD dan presiden, kemudian pemilu provinsi regional (kabupaten/kota) dipisah dengan waktu yang berbeda. Itu menjadi opsi. Yang saya pikir bisa," imbuhnya.



Fraksi Gerindra menyatakan menghormati apa yang MK putuskan. Namun, Gerindra mengingatkan akan hal-hal negatif yang terjadi pada Pemilu 2019, salah satunya banyaknya petugas KPPS meninggal dunia.

"Tentu pengalaman-pengalaman kemarin menjadi warning bagi penyelenggara, pemerintah, agar lebih memaksimalkan kehati-hatian, kecermatan, serta keakuratan dalam penyelenggaraan pemilihan, sehingga tidak terjadi lagi hal seperti kemarin. Kemarin adalah pembelajaran pahit ketika pemilu diadakan serentak sehingga banyak impact-nya yang tidak kita inginkan," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, secara terpisah, di kompleks parlemen.

Fraksi NasDem senada dengan PDIP. Namun, NasDem mengaku sebetulnya ingin pileg; DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota, dipisah dengan pilpres dan pilkada; provinsi serta kabupaten/kota.

"Karena di alternatif itu nggak ada, maka ada pilihan alternatif yang mungkin nanti jadi pertimbangkan terkait dua tahap, yaitu pemilihan DPR, DPD dan presiden. Kedua gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi dan kabupaten/kota," jelas Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa di kompleks MPR/DPR.

Selanjutnya
Halaman
1 2