.webp)
Fraksi PKS DPRD DKI angkat bicara terkait adanya spanduk yang mengkritik penanganan banjir di DKI. PKS mengatakan penanganan banjir di Jakarta bukan hanya tanggung jawab Pemda DKI.
"Terkait banjir di Jakarta, tanggung jawabnya bukan hanya Pemda DKI tapi juga tanggung jawab pemerintah pusat. 13 sungai yang melalui Jakarta adalah kewenangan pemerintah pusat. Apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini? Kenapa yang disalahkan hanya Pak Anies?," kata ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin, kepada wartawan, Kamis (27/2/2020).
Arifin mengatakan penyebab terjadinya banjir karena kurangnya daerah resapan air. Di mana menurutnya juga ada faktor dari kebijakan gubernur sebelumnya yang mengizinkan pembangunan mall dan apartemen.
"Jangan lupa juga kerusakan lingkungan di Jakarta dengan berkurangnya daerah resapan air yang jadi salah faktor banjir ini karena kebijakan dari gubernur sebelumnya yang mengizinkan pembangunan mall, apartemen dan perhotelan di daerah resapan air," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, anggota fraksi PKS DPRD DKI Abdul Azis menambahkan Anies tidak perlu menganggap serius spanduk itu. Menurutnya yang terpenting adalah sosialisasi moto gubernur.
"Menurut saya seorang pemimpin harus punya visi yang jelas dan risikonya dia harus siap dikritik, menurut saya tidak perlu ditanggapi serius, hal seperti ini. Kita lihat positifnya saja malah menurut saya hal seperti ini akan menjadi sosialisasi moto Gubernur: 'Maju kotanya bahagia warganya'," kata Abdul.
Sebelumnya diberitakan ada spanduk bernada sindiran soal banjir kepada Anies. Spanduk itu terpampang di dua titik di Jakarta Pusat.
Pantauan detikcom, spanduk tersebut ada di Jalan Tugu proklamasi yang mengarah ke Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020). Spanduk selanjutnya ada di Jalan Diponegoro yang mengarah ke Salemba.
Spanduk itu bertuliskan 'BANJIR KOTANYA, HABIS APBDNYA, TERTIPU WARGANYA' dengan tulisan berwarna putih. Kemudian ada juga tulisan 'MUNDUR AJE DEH!' dengan tulisan berwarna merah
