Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan absen dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI hari ini. Absennya Anies ini dibandingkan dengan kehadiran Jokowi ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, Jokowi berbicara apa adanya soal usul Perda banjir hingga penyebab banjir Jakarta.
Perbandingan Anies dengan Jokowi ini muncul usai Anies hingga Gubernur Jabar Ridwan Kamil absen dalam rapat tersebut. Rapat ini dihadiri juga oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito.
Kembali kepada momen saat Jokowi hadir dalam rapat membahas banjir di DPR tujuh tahun lalu. Momen kehadiran Jokowi di DPR itu untuk membahas banjir yang terjadi pada tahun 2013. Ketika itu, Jakarta masih dipimpin oleh Jokowi. Banjir yang melanda Jakarta sejak Kamis (17/1/2013) disebut lebih dahsyat dari banjir pada 2007.
 Foto: Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI, hadiri rapat di DPR (Jusuf Widodo/ANTARA Foto) |
Jokowi saat itu berpendapat soal diperlukannya Perda agar penanganan bencana banjir terealisasi secara konkret. Dia berharap kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pemerintah daerah terkoneksi dengan baik.
"Ini kalau sampai ada sebuah kesepakatan dan menjadikan itu sebagai Perda yang konkret, yang real, itu bisa cepat tertangani. Tapi kalau melihat seperti ini tadi, banyak yang nggak sambung. Kita ngomong apa adanya," kata Jokowi di sela-sela rapat dengan Komisi V DPR di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/11/2013).
 Foto: Gubernur Jokowi saat membahas banjir tahun 2013 (Jusuf Widodo/ANTARA Foto) |
Selain itu, Jokowi juga menjelaskan soal kronologi banjir pada 17 Januari 2013 itu. Menurut Jokowi, banjir terjadi karena tanggul yang jebol.
"Seperti kemarin banjir, tanggul Latuharhary jebol, air semuanya masuk ke Thamrin, HI dan sekitarnya. Kemudian lari ke Pluit, Penjaringan, Muara Baru. Semuanya melihat itu. Kami hanya ingin menyampaikan program jangka pendek yang akan kita lakukan," tutur pria yang kini menjadi Presiden.
Selain Jokowi, ketika itu Komisi V DPR juga mengundang Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Menteri PU Djoko Kirmanto, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Kepala Basarnas M Alfan Baharuddin. Semua undangan hadir kecuali Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda).
Kehadiran Jokowi di DPR ini diungkit lagi oleh Anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra, Sadewo dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Rabu (26/2/2020). Sadewo membandingkan kehadiran Jokowi ini dengan absennya Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Pada periode 2009-2014, saya berada di ruangan sini, dan ketika itu DKI Jakarta juga dilanda banjir yang sangat besar. Kemudian Komisi V mengambil langkah koordinasi seperti ini. Pak Basuki kalau nggak salah masih menjadi Irjen, Pak, duduknya berada di lapis kedua, bukan di lapis pertama," kata Sadewo dalam rapat di Komisi V DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
