.webp)
Politikus PDIP, Aria Bima, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat masalah penanganan banjir dengan Komisi V. Aria menyebut banjir tidak bisa diselesaikan oleh DKI sendirian.
"Ya kalau di luar situasional saat ini, saya kira Anies juga jangan terlalu melihat sesuai hal yang seolah-olah DKI bisa menyelesaikan masalah banjir ini sendiri," ujar Aria di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Aria menyarankan agar Anies berbicara dengan lintas partai politik yang ada di DPR. Aria mengatakan DPR memiliki kewajiban mengatasi banjir karena mereka tinggal di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anies harus melihat bahwa di DPR ini lintas partai politik. DPR ini kehendak subjektif untuk membantu betul-betul merupakan kewajiban juga karena mereka juga tinggal di wilayah DKI," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.
Dia meminta mantan Mendikbud itu berdiskusi dengan DPR untuk menyelesaikan banjir. Dia berharap, dengan hadirnya Anies, langkah strategis untuk pencegahan banjir bisa terlaksana.
"Saya melihat sebaiknya Anies hadir untuk membicarakan secara lebih komprehensif penyelesaian masalah banjir tanpa harus mencari atau menyalahkan sana sini karena ini sudah menyangkut tanggung jawab. Kita sebagai pejabat dari dan oleh rakyat. Mereka sudah memberikan kepercayaan haknya untuk memilih, termasuk Anies, termasuk kita di DPR," katanya.
Selain itu, Aria mengingatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang juga tidak hadir dalam rapat itu. Dia mengatakan masalah banjir adalah tugas pemerintah pusat dan daerah.
"Untuk rakyatnya ini kita dalam satu kesatuan NKRI. Dari dan oleh rakyat kita dipilih semua, begitu juga Anies sebagai gubernur, begitu juga Ridwan Kamil, begitu juga seluruh bupati. Untuk rakyatnya kita tidak lagi pandang bulu. Termasuk dalam urusan banjir. Di sini tidak ada lagi pemerintah pusat dan daerah. Yang penting banjir ini bisa selesai," katanya.
DPR Marah! Anies-Ridwan Kamil Mangkir Rapat soal Banjir:
Namun Aria berharap ketidakhadiran Anies, Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam rapat soal banjir itu karena kesibukan mereka menangani korban banjir. Dia menegaskan, mengatasi banjir harus ada kerja sama yang kuat.
"Saya berharap ketidakhadirannya hanya faktor kesibukan menangani masalah korban. Tapi koordinasi sinergi bahkan integrasi program dalam banjir sangat diperlukan antara pemerintahan pusat dan daerah," pungkasnya.
Diketahui, kekecewaan Komisi V DPR RI mencuat ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak hadir dalam rapat penanganan banjir siang ini.
Menurut Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dari Fraksi PDIP, DPR sudah tiga kali menggelar rapat pembahasan banjir dengan Pemprov DKI Jakarta, bahkan dari periode sebelumnya. Hanya Anies yang tak hadir rapat siang ini.
"Ini undangan pertama (di periode 2019-2024), tapi dulu pernah mengundang Gubernur (DKI Jakarta) lain semuanya datang kecuali Pak Anies. Baru beliau yang tidak datang dan Gubernur Jabar dan Banten," kata Lasarus setelah menutup RDP di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2).
