Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Pelanggaran HAM Berat Paniai Pekan Depan

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 25 Feb 2020 19:21 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (Andhika Prasetia/detikcom)
Menko Polhukam Mahfud Md (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan temuan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat merupakan produk lembaga negara yang harus diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diolah. Mahfud meminta publik menunggu hasil dari olahan Kejagung.

"Komnas HAM itu adalah lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Oleh sebab itu, produknya harus diterima sebagai produk lembaga. Kemudian sebagai produk lembaga dia menyampaikan keputusannya itu temuannya ke Kejaksaan Agung, biar Kejaksaan Agung yang ngolah sekarang Kejagung sedang mengolah itu," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Mahfud berencana memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin pekan depan terkait temuan itu. Sebab, Mahfud belum menerima surat temuan tersebut.

"Nanti dalam waktu seminggu ke depan mungkin akan saya panggil Jaksa Agung untuk menjelaskan. Saya kan tidak dapat suratnya," sambungnya.

Seperti diketahui, Komnas HAM memutuskan peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Keputusan ini sebelumnya diambil melalui sidang paripurna khusus Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM Taufan Damanik menjelaskan kala itu terjadi peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Pada kejadian yang sama, terdapat 21 orang yang mengalami luka penganiayaan.

"Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna, peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM," ujar Taufan dalam keterangan tertulis.

Meski Komnas HAM sudah menetapkan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat, tapi pihak Istana menganggap kasus tersebut tidak terstruktur. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Perlu dilihat lah yang bener. Paniai itu sebuah kejadian yang tiba-tiba. Harus dilihat dengan baik itu karena tidak ada kejadian terstruktur, sistematis. Nggak ada. Tidak ada perintah dari atas, tidak ada. Tidak ada kebijakan yang melakukan hal seperti itu, tidak ada," ujar Moeldoko di gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

(rfs/rfs)