Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pembaharuan Inpres terkait Papua dilakukan agar penanganan Papua lebih terpadu dan komprehensif. Pembangunan terpadu di Papua itu akan dikomandoi oleh Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional).
"Tadi (rapat) memantapkan satu instrumen hukum menyiapkan Inpres penanganan Papua yang lebih komprehensif. Selama ini ada tim, tim itu milik Bappenas khusus untuk pembangunan ekonomi kesejahteraan sosial terus ada di sini tim Hankam. Nah, agar menjadi terpadu dan komprehensif itu disambung menjadi satu kesatuan komando sehingga nanti penyelesaiannya komprehensif tidak terkesan bahwa ini pendekatan keamanan, pendekatan militer. Semua di bawah kendali satu otoritas tim yang dikomando oleh Ketua Bappenas itu rancangan Inpresnya," Kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).
Mahfud merasa selama ini penataan di wilayah Papua sudah ditangani secara serius dan terpadu. Namun dia mengatakan unit organisasinya yang menangani tidak menyatu.
"Soal Papua itu kan harus diselesaikan secara serius dan terpadu selama ini sudah serius dan terpadu tapi unit organisasinya itu terpisah," ujarnya.
Mahfud menjelaskan bahwa Inpres 2017 sudah berakhir. Untuk itu, dilakukan pembaruan sekaligus penyambungan fungsi koordinasi agar lebih menyatu dan terarah.
"Ini Inpres Inpres 9/2017 itu sudah berakhir (2019) masa berlakunya mau diperbaharui sekaligus yang di sini disambung. Cuma nyambung aja nyambung fungsi sehingga koordinasinya lebih menyatu dan lebih terarah," jelas Mahfud.
