Pimpinan MPR Bahas Haluan Negara dengan Gubernur Riau, Ini Hasilnya

Moch Prima Fauzi - detikNews
Selasa, 25 Feb 2020 12:56 WIB
MPR RI
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengakhiri kegiatan hari pertama kunjungannya ke Provinsi Riau, dengan melangsungkan acara ramah tamah dengan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Brigjen (purn) TNI Edi Natar Nasution. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Gubernur Riau.

Pada pertemuan yang digelar Senin (24/2) malam tersebut, Syarief Hasan banyak mendapat masukan dari terkait wacana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya menyangkut pentingnya haluan negara. Karena itu, ia menyampaikan terima kasih karena sudah mendapatkan perspektif lain terkait haluan negara.

"Saya mendapat informasi yang berbeda. Sebuah antitesa, dari alasan yang selama ini berkembang dan membuat kita berfikir tentang haluan negara. Seolah-olah, ketiadaan GBHN diawal reformasi, membuat pembangunan kita tidak berkesinambungan dan tidak sinkron antara pusat dan daerah. Sehingga kita merasa membutuhkan haluan negara," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2020).

Sesuai pengalaman Gubernur Riau, kata Syarief Hasan, hilangnya GBHN ternyata sudah bisa digantikan oleh rancangan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek (RPJPN, RPJMN dan RPJPN). Bahkan, kata dia, untuk menjamin sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah, sudah banyak dibuat peraturan perundangan.

Tidak hanya itu saja, untuk memastikan rancangan pembangunan daerah, sesuai dengan pusat, kementerian dalam negeri melakukan pengecekan langsung ke daerah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan, bahwa pembangunan di daerah sesuai dengan pembangunan yang ditetapkan di tingkat pusat. Karena itu, Syarief Hasan sepakat agar MPR berhati-hati sebelum memutus masalah haluan negara, termasuk persoalan payung hukumnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan sistem perencanaan pembangunan yang sekarang digunakan sangatlah baik. Demikian baiknya, acapkali ada daerah yang mengalami peningkatan ekonomi lebih besar dibanding pusat. Karena itu, Syamsuar berpendapat rencana pembangunan dalam bentuk RPJMN dan RPJPN patut dipertahankan.

"Ketakutan antara pusat dan daerah tidak ada sinkronisasi program pembangunan tidak benar. Kami di daerah senantiasa mengikuti program pembangunan yang dicanangkan dari pusat. Demikian pula kabupaten/kota juga harus mengikuti program pembangunan pemerintah provinsi," kata Syamsuar.

Kesesuaian program pembangunan antara pusat dan daerah, menurut Syamsuar sudah diatur secara detail oleh perundang-undangan. Karena itu, tidak ada ruang bagi pemerintah daerah, untuk tidak mengikuti program pembangunan pemerintah di atasnya.

(prf/ega)