BPJS Kesehatan Apresiasi Pemkab Bangka Barat Jamin Kesehatan Warga

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Selasa, 25 Feb 2020 12:20 WIB
BPJS Kesehatan
Foto: BPJS Kesehatan
Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk bisa memberikan jaminan kesehatan terhadap warganya. Hal itu tercermin saat Pemkab Bangka Barat melakukan audiensi langsung ke Kementerian Sosial guna meminta tambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mengikutsertakan warga kurang mampu dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Anugrah Maha Putra menyampaikan apresiasi ke pemerintah daerah yang sangat peduli dengan kesehatan warganya.

"Kami mewakili BPJS Kesehatan ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan BPJS Kesehatan. Kami juga mengapresiasi dukungan dan kepedulian yang besar dari Pemkab Bangka Barat untuk menjaminkan kesehatan warganya dalam Program JKN-KIS," ujar Anugrah dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2020).

Menurut Anugrah, dukungan Pemkab Bangka Barat sangat strategis terhadap terlaksananya pencapaian cakupan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Bangka Barat hingga mencapai Universal Health Coverage.

Bupati Bangka Barat Markus menjelaskan pihaknya ingin semua masyarakat yang masuk kategori kurang mampu bisa diakomodir menjadi peserta JKN-KIS baik PBI APBD maupun PBI APBN. Sehingga masyarakat tak lagi khawatir bila sakit dan harus berobat atau dirujuk ke rumah sakit.

Karena itulah, ia melakukan audiensi langsung dengan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara di ruang rapat pimpinan, Senin (21/2/2020). Dalam pertemuan itu, Markus menjelaskan masih banyak warga yang kurang mampu di Kabupaten Bangka Barat belum bisa diakomodir kepesertaan JKN-KIS dikarenakan anggaran di daerah yang juga terbatas.

"Kita ingin menyukseskan JKN-KIS tapi di satu sisi memang anggarannya tidak sedikit. Kami dari APBD sudah anggarkan lebih kurang Rp 16 miliar untuk akomodir BPJS warga yang iurannya dibayar Pemda. Awalnya dengan anggaran lebih kurang Rp. 16 miliar itu kita bisa akomodir sekitar 45 ribu jiwa masyarakat Bangka Barat, tapi karena ada kenaikan iuran otomatis kuotanya berkurang jadi 24.642 jiwa," ungkap Markus.

Ditempat terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Bangka Barat, Hendra menjelaskan pada tahun 2019 ada SK Mensos yang menyebutkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Bangka Barat sebanyak 40.556 jiwa. Pada tahun yang sama, ada revisi dari Kemensos sehingga yang ditanggung hanya 28.010 jiwa. Dari angka 28 ribu itu sudah diverifikasi Dinsos Bangka Barat sehingga yang termasuk DTKS hanya 20.552 sementara di luar DTKS hanya 7.458 jiwa.

"Maka total termasuk DTKS yang ditanggung pusat 20.552 jiwa, sementara kabupaten sudah menanggung lewat PBI daerah sebanyak 12.525 sedangkan provinsi 1.718 jiwa. Maka totalnya 34.795 jiwa masyarakat kurang mampu yang ditanggung PBI-nya. Sisanya masih 2.938 jiwa yang memang warga kurang mampu tapi belum punya BPJS Kesehatan. Nah yang sisa itu kita perjuangkan," ucapnya.

(akn/ega)